“Kami akan mengawasi pengelolaannya, supaya anggaran yang disediakan memang benar-benar untuk makan bergizi bagi anak atau pelajar sesuai dengan RAB-nya (Rencana Anggaran Biaya),” katanya. Sekda Hulu Sungai Utara, Adi Lesmana mengatakan untuk menyukseskan MBG, Pemda HSU menyiapkan anggaran sementara Rp30 miliar dari APBD tahun 2025.
“Dana masih di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Apabila program berjalan, akan digunakan Disdikbud HSU dalam mendukung program MBG,” ujar sekda.
Kepala Disdikbud HSU, Rahman Heriadi mengatakan sampai penetapan APBD tahun 2025, belum ada petunjuk teknis terkait program MBG ini. “Angka Rp 30 miliar ini angka sementara yang disediakan pemda. Jadi kalau kurang, di APBD Perubahan bisa ditambahkan,” sampainya.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani tak membantah bahwa program MBG memerlukan anggaran besar yang berpotensi membebani keuangan daerah. “Ya, beban. Tapi, Alhamdulillah APBD kita Rp3,6 triliun. Jadi masih cukup aman untuk pembangunan di daerah,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Pemkab Tanah Bumbu mengalokasikan Rp64 miliar dari APBD untuk program ini. Namun, karena program ini masih didanai oleh APBN, anggaran tersebut rencananya akan dialihkan untuk membangun kantin sehat. Kantin ini akan berfungsi sebagai tempat transit makanan sebelum disajikan kepada siswa.
Andrean menyatakan bahwa anggota DPRD akan mengawasi program MBG jika sudah diterapkan merata di seluruh sekolah di Tanah Bumbu. Saat ini, MBG masih diterapkan di sejumlah sekolah di Kecamatan Simpang Empat. Pengawasan dewan nantinya akan dibagi antarwilayah untuk memastikan program berjalan lancar dan sesuai rencana. “Ini kan masih trial,” ungkapnya.
Baca Juga: Lagi Asyik Kemping di Kabupaten Banjar, Tak Tahunya Terjebak Air Bah
Kepala Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Amiluddin memperkirakan bahwa pelaksanaan program MBG di Tanah Bumbu akan membutuhkan anggaran sekitar Rp22 miliar per bulan. Adapun Rp64 miliar awalnya dialokasikan untuk periode Januari hingga April 2025.
Berdasarkan perhitungan Dinas Pendidikan, lebih dari 71 ribu siswa di Tanah Bumbu akan menerima manfaat dari program MBG. Angka ini belum mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang juga termasuk dalam daftar penerima manfaat.
Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru turut menganggarkan MBG hampir Rp15 miliar untuk 45 ribu pelajar dari jenjang PAUD hingga SMP. "Dengan komposisi anggaran itu dari APBD, dan nanti juga akan mendapat suntikan dana APBN," ucap Kepala Disdik Banjarbaru, Dedy Sutoyo, belum lama tadi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjarbaru, Jainudin mengatakan alokasi anggaran perjadin (perjalanan dinas) rencananya akan dialihkan pada anggaran program makan bergizi gratis. "Sesuai arahan pemerintah pusat, untuk mengalokasikan (MBG, red). Sementara solusinya ya seperti itu (pemotongan anggaran perjadin, red),” ucapnya.
Jainudin yakin alokasi anggaran program MBG ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi pembangunan di daerah. “Perjadin saja nanti disesuaikan lagi. Kami belum mengambil pos-pos belanja strategis, masih belum ke sana,” tambahnya.
Ketua DPRD Banjarbaru sekaligus Ketua Banggar, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera juga mengatakan program tersebut tidak terlalu berpengaruh dengan alokasi anggaran pembangunan daerah. Apalagi anggaran MBG disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
"Sebenarnya untuk anggaran fiks, apakah akan ada penambahan, itu masih belum bisa disampaikan. Karena kita menunggu hasil Inpres untuk daerah, yang belum keluar. Namun sementara, dengan anggaran yang ada ini, insya Allah itu bisa di-cover ke program makan bergizi gratis," ucapnya.
"Sebab kemarin kan ada arahan presiden untuk diefisiensikan. Jadi seperti kegiatan perjadin ataupun seremonial bisa dikurangi lagi. Hasil efesiensi itu nanti kita hitung lagi, apakah bisa dialokasikan untuk menambah kegiatan MBG, atau tidak," tambahnya.