SAMPIT-Kerusakan jalan di pelosok seakan tidak ada habis. Ketua Fraksi PKB di DRPD Kotawaringin Timur M Abadi menuding pemerintah daerah tidak mampu menyediakan infrastruktur yang layak bagi warga pelosok.
“Jalan rusak di pelosok ini bagi pemerintah daerah seakan sudah biasa. Kepekaannya sangat minim sekali. Masyarakat di daerah hulu ini dianaktirikan,” kata Abadi, Minggu (5/1).
Abadi meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kotim bisa memperhatikan dan memperbaiki jembatan dan jalan di pelosok itu. “Ini merupakan salah satu akses utama masyakat Kecamatan Mentaya Hulu untuk ke ibu kota kabupaten sekaligus untuk ke kecamatan,” kata Abadi.
Diungkapkanya, jembatan dan jalan di wilayah Desa Tanjung Jariangau dan Desa Bawan merupakan jalan kabupaten. Apabila jalan tidak diperhatikan akan sangat mengganggu pelayanan publik.
”Tidak bisa jadi alasan anggaran tidak ada. Aturannya jelas tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 69. Saya berharap agar pemerintah daerah bisa memperhatikan ini,” tegas Abadi.
Dari catatan Radar Sampit, pembangunan infrastruktur jalan di Kotim belum mencapai 50 persen dari perencanaan yang dibuat Dinas Pekerjaan Umum. Termasuk soal ribuan kilometer yang masuk kategori kurang mantap alias tak baik. Jalan yang masuk kategori tidak bagus mencapai 1.274 kilometer. Jika perkiraan biaya perbaikan dengan pengaspalan Rp 3 miliar per kilometer, maka dibutuhkan Rp 3,822 triliun. Beban akan semakin berat jika perbaikan dilakukan dengan sistem rigid atau beton yang memerlukan Rp 9 miliar per kilometer.
Sementara itu, perkiraan Bupati Kotim Supian Hadi, diperlukan Rp 2,7 triliun untuk menyelesaikan pembangunan jalan di Kotim. ”Perhituangan kami apabila semua jalan penghubung antarkecamatan dan desa itu dibangun, maka perlu anggaran Rp 2,7 triliun. Dana ini memang besar tetapi pemerintah akan mencoba terobosan ini bertahap,” kata Supian Hadi beberapa waktu lalu. (ang/yit)
