• Senin, 22 Desember 2025

Insiden Antrean Membludak, Bukti Ketidakmampuan Pemerintah Atasi Blanko E-KTP

Photo Author
- Jumat, 10 Januari 2020 | 10:13 WIB
CETAK KTP : Masyarakat memadati kantor Disdukcapil Kotim, mengantre pencetakan KTP elektronik, Senin (6/1).(Dok.RADAR SAMPIT)
CETAK KTP : Masyarakat memadati kantor Disdukcapil Kotim, mengantre pencetakan KTP elektronik, Senin (6/1).(Dok.RADAR SAMPIT)

SAMPIT – Anggota Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo mendorong Pemerintah Daerah untuk terus mengupayakan penambahan kuota blanko KTP elektronik.

“Saya juga bingung apa sih kerjaan pemerintah pusat, sehingga urusan penyediaan blanko E-KTP ini saja tidak beres. Yang jadi masalah, ya buat kita di daerah ini,” kata Handoyo.

Di satu sisi, pemerintah gencar menyampaikan agar tertib administrasi, di sisi lain kemampuan mereka melayani masyarakat yang ingin mendapatkan dokumen kependudukan juga tidak maksimal.

Saat ini segala urusan selalu menggunakan dokumen kependudukan, dengan begitu jika tidak mengantongi akan kesulitan.

“Intinya, ini akibat pemerintah pusat yang tidak mampu menghadapi permintaan penduduk untuk mengurus administrasi kependudukan (adminduk), setiap diusulkan blanko E-KTP, selalu saja kekurangan,” tegas dia.

Beberapa tahun terakhir, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur (Disdukcapil Kotim) gencar melakukan perekaman data penduduk.

Langkah itu disambut positif masyarakat yang aktif untuk mengikuti perekaman data. Masalah muncul, ternyata blanko yang dikirim pemerintah pusat ke daerah sangat sedikit.

Seperti yang terjadi Senin (6/1) lalu, ratusan warga menyerbu kantor Disdukcapil Kotim di Jalan HM Arsyad Sampit, mereka berebut dan berdesakan agar mendapatkan giliran pencetakan E-KTP.

Blangko yang tersedia hanya 500 lembar, sedangkan warga yang datang jauh lebih banyak.  

“Ini masalah di pemerintah pusat, saya tidak menyalahkan kabupaten, karena memang distribusi blanko yang membuat kita seperti ini. Pemerintah pusat tidak tahu jika warga yang ingin mendapatkan KTP dari pelosok itu mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah untuk datang ke kota,” tegasnya.

Handoyo  mendukung langkah pemerintah kabupaten untuk mengajukan usulan penambahan blanko E-KTP kepada pemerintah pusat sekitar 30.000 lembar.

“KTP sangat penting bagi masyarakat, terlebih tahun ini akan digelar Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa,” tandasnya. (ang/fm)

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: sampitadm-Radar Sampit

Tags

Rekomendasi

Terkini

X