TAMIANG LAYANG - Ketua DPRD Kabupaten Bartim, Nur Sulistio mengungkapkan, ada catatan atau pertimbangan dewan terhadap pengajuan Raperda SOTK baru yang tengah menunggu fasilitasi Gubernur Kalteng. Diantaranya, sebut dia, terkait penggabungan atau merger Dinas Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Politikus muda asal Partai Golkar tersebut menjelaskan, adanya catatan tersebut setelah diparipurnakan dalam pengajuan eksekutif dan dilaksanakan rapat kerja bersama teknis. Pihaknya menilai, sejumlah penggabungan dinas instansi pemerintah ada yang telah sesuai namun ada perlu mendapat pertimbangan.
"Merger DPKAD dan Bapenda salah satunya menjadi catatan karena kita menilai berpengaruh terhadap tupoksi yang bersinggungan," ucap Nur Sulistio kepada awak media, kamis (2/7) di Tamiang Layang.
Selain itu, sambung dia, terhadap kinerja. Jika DPKAD yang lebih mengarah pada administrasi keuangan sedangkan Bapenda kepada sektor penggalian PAD.
"Apabila digabung sangat tidak maksimal mengingat PAD Bartim yang masih rendah," ucapnya.
Ditambahkan Nur Sulistio, penggabungan dinas instansi dimaksud itu menjadi perhatian. Lantaran DPKAD yang fokus pada kerja dibalik meja dan Bapenda yang mesti di lapangan.
Menurut Ketua DPRD, apabila digabung penggalian PAD terkendala operasional yang rendah dengan kelas sebatas kabid . Sementara itu, ujar dia, diperlukan banyak sumber daya untuk memaksimalkan pendapatan.
"Untuk itu saya mengharapkan bersama bisa dipecahkan dan dicarikan solusi pada pembahasan nanti yang masih menunggu jadwal selanjutnya," pungkasnya.(apr/oes)
