• Senin, 22 Desember 2025

Pejabat Harus Terbuka, Jangan Anti Kritik, Apalagi Ngambek

Photo Author
- Selasa, 12 Januari 2021 | 09:57 WIB
FOTO BERSAMA: Bupati Kotim Supian Hadi, Wakil Bupati Kotim M Taufiq Mukri, Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson, Wakil Ketua DPRD Kotim Rudianur, Kapolres Kotim, Kasdim 1015 Sampit, Kajari Kotim, Plt Sekda Kotim, dan perwakilan Forkompinda, berfoto bersama usai upacara HUT Kotim, belum lama ini.(DESIWULANDARI/RADARSAMPIT)
FOTO BERSAMA: Bupati Kotim Supian Hadi, Wakil Bupati Kotim M Taufiq Mukri, Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson, Wakil Ketua DPRD Kotim Rudianur, Kapolres Kotim, Kasdim 1015 Sampit, Kajari Kotim, Plt Sekda Kotim, dan perwakilan Forkompinda, berfoto bersama usai upacara HUT Kotim, belum lama ini.(DESIWULANDARI/RADARSAMPIT)

SAMPIT— Sebagai pejabat publik, Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi, tidak ingin menutup diri dengan insan media. Sehingga dirinya meminta kepada pejabat lainnya, dilingkup Pemkab Kotim agar terbuka dan tidak anti kritik, serta bisa menerima saran dari semua kalangan tidak terkecuali dari media.

"Pemerintah harus siap dikritik terutama oleh pers. Namun, kritik harus disampaikan dengan penuh tanggungjawab," kata Supian.

Supian menegaskan dirinya tidak anti kritik, ia pun berharap semua jajaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) juga punya sikap serupa.

"Saya harap pejabat lain juga bisa terbuka dan tidak anti kritik, ketika media ingin menghubungi untuk konfirmasi suatu hal jangan malah menghindar," kata orang nomor satu di Bumi Habaring Hurung yang dikenal dekat dengan awak media.

Bagaimanapun menurutnya peran media sangat penting. Selain berfungsi memberikan informasi, peran penting lain adalah sebagai kontrol pemerintahan.

"Saya khususnya, tidak pernah anti kritik dari pers asal disampaikan dengan baik sesuai kaidah yang benar," ungkapnya.

Dirinya menyebut tidak jarang dari insan pers muncul ide - ide menarik, yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk kemajuan Kotim kedepannya.

Umumnya, kritik yang dilancarkan kepada pejabat pemerintah merupakan bagian dari komunikasi politik, dan dapat dilakukan melalui tulisan atau cara lainnya. Kritik merupakan salah satu cara warga negara, dalam mengawasi dan berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945. (yn/dc)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: sastro-Sastro Radar Sampit

Tags

Rekomendasi

Terkini

X