Perebutan suara menjelang pemilihan 14 Februari mendatang kian sengit. Sejumlah caleg disinyalir menyebar tim suksesnya untuk membagikan uang pada pemilih. Hal itu memengaruhi sikap warga yang berubah dukungan setelah menerima fulus yang disebut-sebut sebagai upah pencoblosan.
Baca Juga: Terulang Lagi, Bocah di Kalteng Disambar Buaya Saat Bersih-Bersih di Kali
Seorang caleg daerah pemilihan IV Kotim (Kotabesi, Cempaga, Cempaga Hulu, Telawang) yang meminta namanya tak disebutkan mengatakan, pada hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara, muncul caleg lain yang sebelumnya tidak pernah sosialisasi dengan tim suksesnya. Melalui timsesnya, caleg tersebut menebar uang dengan nilai di atas rata-rata. ”Tim saya ada yang mengundurkan diri. Katanya tidak sanggup bertahan karena gempuran uang caleg lain. Dia bicara baik-baik ke saya. Tapi, sangat disayangkan caleg yang muncul ini baru detik akhir. Ternyata uang masih ampuh untuk mengalihkan dukungan,” ujarnya. Dia mengaku telah menghabiskan banyak biaya untuk pembinaan. Bahkan, sudah memiliki jejaring pemenangan sejak enam bulan silam. Namun, hal itu seolah tak berarti ketika ada caleg lain yang mengimingi uang dengan nilai lebih besar.
Baca Juga: Logistik Pemilu Mulai Bergeser ke Pelosok Kalimantan Tengah
”Katanya, kalau saya kasih uang Rp100 ribu, caleg baru itu memberikan Rp200 ribu. Saya bilang, kalau begitu tidak usah saja, karena ini seperti dibuat lelang saja,” katanya. Sejumlah warga yang ditemui Radar Sampit mengaku telah menerima uang dari timses caleg. YS, warga MB Ketapang, misalnya, menerima uang sebesar Rp400 ribu. Uang itu diperolehnya dari rekannya sendiri yang menjadi tim sukses. ”Saya sekeluarga didatangi dan disuruh menunjukkan kartu panggilan memilih. Satu orang totalnya Rp400 ribu. Katanya itu paketan DPRD kabupaten, provinsi, dan pusat,” katanya. Meski telah menerima uang, dia mengaku tak begitu tidak mengenal caleg yang dimaksud. Dia akan memilih caleg yang dikenal sudah pernah bertemu. ”Nurani saya tetap pilih caleg sesuai hati saya,” ujarnya.
Dia mengaku tidak ada beban apa pun menerima uang dari tim sukses. Apalagi tim sukses itu tidak mereka kenal dekat. ”Karena mereka yang memberikan, jadi kami ambil. Katanya hanya minta dukungan, bukan coblos,” katanya.
Ketua Bawaslu Kotim Muhamad Natsir sebelumnya tak membantah telah mendengar kabar politik uang yang mulai dimainkan. Praktik itu sulit terungkap karena masyarakat seolah bungkam, tak melaporkan uang yang diterimanya meski menyalahi aturan. ”Aromanya memang tercium. Isunya sudah terdengar beredar ada masyarakat yang menerima sejumlah uang untuk membeli suara. Kami sudah membahas ini di Gakkumdu. Mengawasi praktik politik uang lebih mudah apabila tertangkap tangan,” katanya, Senin (5/2/2024) lalu.
Baca Juga: Setelah Begal Payudara, Sekarang Teror Tepuk Bokong Resahkan Warga Sampit
Setiap masa pemilu, lanjutnya, Bawaslu Kotim belum pernah menerima laporan dari masyarakat terkait politik uang yang diberikan oleh peserta pemilu. ”Di atas tahun 2014 belum ada laporan masyarakat terkait politik uang yang terjadi di Kotim. Yang ada laporan kecurangan saat hitung suara,” ujarnya. Menurut Natsir, politik uang bisa diberantas apabila ada kerja sama dengan masyarakat. Jika masyarakat memilih bungkam dan tidak mau melaporkan, akan sulit ditindaklanjuti, karena masih samar-samar tanpa adanya bukti.
”Jadi, dalam persoalan politik uang perlu keterlibatan langsung dari masyarakat untuk melaporkan ke kami. Masyarakat diharapkan ikut mengawasi dan pelapor juga pasti kami berikan perlindungan. Setiap pelanggaran pemilu termasuk dugaan politik uang bisa ditindaklanjuti dengan syarat ada pelapor, terlapor yang disertai bukti. Selama ini belum ada laporan terkait itu,” katanya. (ang/ign)
