PANGKALAN BUN- Ketegangan antar wilayah di media sosial meningkat gara-gara upaya penertiban truk Over Dimension Over Loading (ODOL). Ancaman kelompok sopir truk yang menamakan diri Gerakan Sopir Truk Jawa Timur dan Jawa Tengah (GJST) terhadap kebijakan penertiban ODOL di Kalimantan Tengah (Kalteng) langsung dibalas keras oleh warga lokal.
Sebuah video berisi pernyataan Gerakan Sopir Truk (GSJT) yang beredar sejak 18 Juli lalu menyulut kemarahan masyarakat Kalteng. Dalam video tersebut, GSJT menuding kebijakan Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, yang menindak truk bermuatan berlebih sebagai bentuk diskriminasi. Mereka bahkan mengancam akan menutup pelabuhan di empat provinsi jika kebijakan tersebut tidak dihentikan.
Para sopir menilai langkah Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang menertibkan angkutan berat termasuk logistik dengan muatan berlebih dari luar Kalteng dinilai sebagai bentuk diskriminasi. Padahal, menurut para sopir, hasil audiensi pada 24 Juni lalu telah disepakati tidak akan ada tindakan penertiban terhadap truk ODOL.
Inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Kalteng dengan menertibkan truk logistik dengan muatan berlebih dinilai melanggar komitmen tersebut. ”Apabila perbuatan itu terus dilakukan, kami dari gerakan sopir Jawa Timur akan melakukan penutupan pelabuhan di Jatim, Jateng, Kalsel, dan Kalteng,” kata juru bicara para sopir dalam rekaman video yang beredar. Belum ada tanggapan resmi dari Pemprov Kalteng, terutama Gubernur Kalteng Agustiar Sabran terkait gertakan para sopir tersebut.
Hanya saja, Agustiar sebelumnya telah menegaskan komitmennya menjaga ketertiban dan keselamatan jalan di Kalteng dengan tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran batas tonase kendaraan, terutama pada ruas strategis yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Agustiar, banyak kendaraan berat yang beroperasi di Kalteng, tetapi tidak menggunakan pelat nomor kendaraan dari wilayah ini. Hal tersebut menjadi kendala dalam pengawasan dan tidak memberikan kontribusi nyata dalam bentuk pajak daerah. Hal itu bukan hanya soal administrasi, tapi soal keadilan fiskal. ”Mereka memakai jalan kita, merusaknya, tapi tidak membayar pajak ke daerah. Ini tidak adil,” tegasnya.
Sementara itu, pernyataan GSJT tersebut langsung direspons keras sejumlah pihak. Ketua Umum DPP Gerdayak Nasional Kalteng Yansen A Binti menegaskan, mendukung penuh kebijakan strategis Gubernur Kalteng menindak truk ODOL. Hal itu menyangkut stabilitas infrastruktur dan kenyamanan masyarakat.
”Kami mengecam keras ancaman dari kelompok sopir yang mengatasnamakan GSJT. Jangan coba-coba mengadu domba. Kita di sini menjunjung tinggi persatuan dalam bingkai NKRI,” katanya.
Selain Yansen, kecaman juga datang dari warga Kalteng, Andreas Junaedy. Sebagai bentuk respons, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan aksi terhadap angkutan ODOL dan truk lainnya yang masih menggunakan pelat luar daerah. ”Waktu akan diinformasikan segera. Kami akan turun membantu pemerintah menghentikan truk odol yang membawa hasil bumi Kalteng ke Jawa. Aksi ini murni solidaritas masyarakat Kalteng melindungi Gubernur dari segala ancaman dari pihak luar seperti yang dilakukan para sopir truk,” katanya melalui media sosial Facebook.
Warga lainnya, Rano Rahman, mengatakan, pernyataan GSJT akan berhadapan dengan masyarakat Kalteng. ”Jika sopir tidak mau patuh aturan bahkan mengancam, kami sebagai rakyat akan tetap di belakang pemerintah,” tegasnya. (daq/ign)
