Situasi muram menyelimuti prospek pembangunan daerah tahun depan. Kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah diperkirakan akan berdampak luas pada berbagai sektor, seiring upaya penghematan besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pengamat kebijakan publik dan politik Kotim, Agung Adisetiyono, menilai Pemkab Kotim akan kesulitan membayar tunjangan pegawai, serta menjaga keberlanjutan program pendidikan dan layanan kesehatan gratis.
Dana transfer dari pusat yang tersisa kemungkinan hanya cukup untuk membiayai kebutuhan rutin, seperti gaji pegawai dan operasional dasar pemerintahan. “Kalau dilihat, tahun depan PNS atau ASN pasti akan ikut terdampak. Jadi bukan hanya pembangunan fisik yang terganggu,” ujar Agung.
Baca Juga: Video Kades Berkelahi Gegerkan Lamandau, Ternyata Gara-Gara Kemaluan Kades Dipegang
Ia menambahkan, bila pemerintah daerah tetap memaksakan program pendidikan dan kesehatan gratis, maka konsekuensinya harus ada pengalihan anggaran dari sektor lain. “Tentu akan ada program yang dikorbankan. Bayangkan saja, porsi anggaran pendidikan minimal 20 persen, ditambah lagi untuk kesehatan, sementara belanja pegawai juga besar,” jelasnya.
Menurut Agung, total APBD Kotim 2025 diperkirakan sekitar Rp957 miliar, dengan beban belanja pegawai yang terus meningkat setiap tahun. “Tahun 2023 saja belanja pegawai mencapai sekitar Rp776 miliar. Tahun ini ada tambahan beban untuk membayar gaji PPPK, jadi pasti anggarannya lebih besar lagi,” ungkapnya. Agung menyarankan pemerintah daerah agar meninjau ulang prioritas program pembangunan. Kegiatan yang tidak mendesak sebaiknya ditunda, agar program pendidikan gratis, BPJS, dan hak-hak pegawai tetap bisa dijalankan dengan lancar.
“Menurut saya, itu dulu yang perlu diprioritaskan. Kalau memang tidak terlalu penting, proyek fisik bisa ditiadakan tahun depan demi menjaga stabilitas keuangan daerah,” tutupnya. (ang)
