BALIKPAPAN – Sempat dilanda ketidakjelasan, Pemprov Kaltim tampak mulai serius mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), di Kutai Timur. Mereka bertekad segera melengkapi infrastruktur dan ketersediaan fasilitas. Langkah itu diyakini membuat iklim investasi daerah semakin positif.
Pemkab Kutai Timur Bersama Perusahaan daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS) menyatakan akan mempercepat pembangunan KEK Maloy di Kutai Timur. Komitmen itu telah tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak belum lama ini.
Direktur Utama MBS Agus Dwitarto mengatakan, saat ini pihaknya telah didukung Pemkab Kutim dalam membebaskan atau membuatkan sertifikasi lahan KEK Maloy seluas 509 hektare dengan didukung infrastruktur jalan. "Selain pintu gerbang yang menjadi persyaratan KEK. Juga, sarana dan prasarana kawasan serta fasilitas seperti air bersih dan listrik terus dipercepat," ujarnya, Jumat (4/1).
Sebelumnya dikatakan, ada beberapa permasalahan mendasar dan harus dituntaskan sebelum Maloy beroperasi. Di antaranya penyediaan air bersih, listrik, dan jalan. Dengan penandatanganan kerja sama tersebut diharapkan percepatan pembangunan bisa terwujud.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, pembangunan dan keberadaan infrastruktur menjadi syarat wajib sebagai daya tarik investor datang dan mau menanamkan modal usahanya di kawasan industri.
Menurut dia, keberadaan KEK MBTK menjadi salah satu urat nadi perekonomian daerah selain kawasan ekonomi lainnya di Kaltim. Bahkan kawasan tersebut diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, untuk kelanjutannya saat ini pihak pengelola (MBS) bersama pemerintah setempat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas kawasan agar investor tertarik dan berinvestasi di Maloy.
"Infrastruktur jadi gula untuk mendatangkan semut di kawasan ekonomi kita. Kerja sama ini untuk percepatan pembangunan dan pengembangan MBTK guna mendongkrak ekonomi Kaltim," katanya dalam keterangan resmi, kemarin.
Dia berharap setelah penandatanganan perjanjian kerja sama maka kawasan MBTK segera berfungsi didukung kelengkapan berbagai sarana dan prasarana serta fasilitas kawasan ekonomi.
Sebelumnya, pemerintah pusat memberikan perpanjangan waktu untuk Kaltim dalam mempersiapkan MBTK di Kutim hingga akhir Januari 2019, sebelum dioperasikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Perpanjangan itu terkait 3 dari 16 cek poin yang harus dipenuhi. Yakni, proses enam blok lahan dari 519 hektare MBTK yang belum selesai, gapura MBTK di simpang ruas jalan menuju Sangkulirang, dan ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran.
“Tinggal tiga cek poin yang harus kami penuhi. Saya mohon dukungan semua pihak agar masalah-masalah ini bisa segera ditangani, sehingga MBTK bisa segera diresmikan presiden,” kata Isran.
Saat ini, fasilitas jalan lingkungan, listrik, air bersih, bahkan pelabuhan berskala internasional sudah tersedia di kawasan tersebut. Khusus listrik dan air, kelak juga bisa dinikmati masyarakat sekitar kawasan industri.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo menilai, pengembangan Maloy ini cukup lama. Sama seperti Jalan Tol Samarinda-Balikpapan pada era gubernur sebelumnya juga berlangsung sangat lama.
“Besar harapan saya di era Gubernur baru ini proyek strategis yang dijalankan bisa terwujud. Khususnya Maloy karena bakal menambah nilai investasi kita. Apalagi di Balikpapan sudah ada Kawasan Industri Kariangau (KIK). Yang penting pemerintah serius dan ada kepastian. Kami pengusaha butuh kepastian bukan angan-angan,” tuturnya.
Ia mengatakan banyak investor dalam dan luar negeri yang enggan berinvestasi di Kaltim. Padahal, berdasarkan survei yang dilakukan Apindo Kaltim bersama lembaga riset dari Singapura, dalam empat tahun terakhir Kaltim menempati peringkat atas tujuan investasi selain Jakarta dan Jawa Timur.
