BALIKPAPAN-Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa blak-blakan wilayah mana yang bakal ditunjuk sebagai pengganti ibu kota Jakarta. Kaltim memang berpeluang. Namun, Kalsel dan Kalteng masih dalam pertimbangan. Untuk memastikan kesiapan Kaltim secara langsung, Jokowi melakukan peninjauan ke Benua Etam kemarin (7/5).
Rombongan presiden terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dan Seskab Pramono Anung.
Setelah mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, mereka tiba pukul 13.58 Wita di lokasi peninjauan. Di Seksi 2 STA 35 + 800 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Melewati Kilometer 48, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar).
Wagub Hadi Mulyadi bersama Presiden Joko Widodo
Selama 28 menit Jokowi dan para menterinya berdiskusi. Sambil sesekali menunjuk selembar peta Kaltim dan secarik kertas peta kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Samboja. Dalam perbincangan turut Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan Bupati Kukar Edi Damansyah. “Ini visi besar yang sudah dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soekarno,” kata Jokowi.
Kaltim, sebut dia, sudah diradarnya sejak lama. Bahkan masuk studi tim khusus pemindahan ibu kota negara sejak 1,5 tahun lalu. Menurut dia, setelah melihat langsung lokasi, Jokowi menyebut Kaltim punya peluang. Khususnya di tempat di mana dirinya berdiri. Di antara Balikpapan dan Samarinda. “Saya melihat sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda,” sebutnya.
Dengan berada di tengah, ibu kota tak perlu lagi membangun bandara baru. Ada Bandara SAMS Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Pun tak perlu repot membuat pelabuhan baru. Sehingga bisa menghemat anggaran penyediaan infrastruktur pendukung adanya ibu kota. “Tapi kan kajian tidak hanya urusan infrastruktur. Ada sosiologisnya. Kemudian kajian sosial politiknya. Ini yang perlu dipertajam,” tuturnya.
Selain itu, kajian lingkungan dan keperluan air jadi aspek penting. Termasuk kerawanan wilayah terhadap bencana alam. Seperti banjir dan gempa bumi. Jokowi belum bisa menyebut seberapa besar peluang Kaltim dinilai dari faktor-faktor yang dia beberkan tersebut.
“Semua masih harus dikalkulasi. Dihitung. Tapi semua yang saya sampaikan, saya bicara apa adanya. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki Kaltim. Jalan tol pun tahun ini sudah jadi,” sebut mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Setelah tinjauan ini, dirinya akan kembali menyerahkan kajian kepada tim khusus pemindahan ibu kota. Mengingat setelah mengunjungi Kaltim, Jokowi dan rombongan melakukan kegiatan serupa di Palangka Raya, Kalteng. “Jadi kami ingin ini (pemindahan ibu kota) sangat terencana dan matang. Sehingga saat memutuskan kondisinya betul-betul benar,” ucap Jokowi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Zairin Zain menjelaskan hasil diskusi dengan Jokowi lebih mengarah pada lokasi yang disiapkan Pemprov Kaltim untuk jadi ibu kota negara. Membahas kondisi topografi. Baik kelerengan maupun kontur wilayah yang ditetapkan. “Sudah kami perlihatkan beliau (Jokowi) detail petanya. Termasuk jarak ibu kota dengan pantai. Di mana dari titik kita berdiri ini (Tahura Bukit Soeharto) ke pantai itu 15 kilometer,” ujar Zain.
Menggunakan lahan Tahura Bukit Soeharto memang kuat untuk disediakan sebagai ibu kota. Apalagi telah mendapat dorongan dari Gubernur Kaltim Isran Noor. Namun Zairin juga menyebut opsi lain. Yang tak menyentuh Bukit Soeharto. Yakni di wilayah timur dengan luas lahan yang tersedia 18 ribu hektare dan sebelah barat tahura dengan luas yang tersedia 68 ribu hektare.
