“Tahun ini pembangunan sudah pasti mulai bisa dilaksanakan. Dananya sudah ada. Kalau review desain sudah selesai, nanti tinggal dilakukan proses pembebasan lahan. Karena memang dana itu salah satu tujuannya biaya appraisal pembebasan tanah,” sebutnya.
Saat ini, revisi desain sedang dalam proses tender oleh pihak konsultan proyek. Dalam review desain, pemerintah ingin pembangunan jalan pendekat Balikpapan tidak sampai merusak hutan mangrove yang berada di sekitar kawasan tersebut.
“Prinsipnya optimalisasi. Maunya kami, proyek itu tidak merusak mangrove, tetapi biayanya juga minimal. Ya, kalau bisa murah dan hasilnya bagus, tentu itu yang sangat kami harapkan,” ujarnya.
Dia menyebut, jika revisi desain telah selesai dilakukan, maka paling lambat awal 2020, pembangunan jalan pendekat Balikpapan sudah bisa dilaksanakan. Harapannya, 2021 mendatang, PPU dan Balikpapan telah dapat terhubung melalui Jembatan Pulau Balang.
“Kami berharap, proses pembebasan lahan bisa berjalan dengan baik. Yang membuat proyek itu molor atau tidak, karena adanya tarik ulur pembebasan lahan. Pemilik lahan biasanya jarang yang sepakat dengan harga yang diberikan pemerintah, selain adanya sengketa lahan,” katanya.
Jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Jawa, kata Fadjar, proses pembebasan lahan di Kaltim terbilang jauh lebih rumit. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada karena masalah nilai yang tidak sesuai, sengketa kepemilikan lahan, dan beberapa persoalan serupa lainnya.
“Kami ingin pembangunan jalan pendekat Balikpapan ini bisa berjalan lancar. Masalah pembebasan lahan bisa diselesaikan dengan mudah. Jujur saja, ada banyak proyek besar yang maunya dibangun pemerintah, tetapi hampir semuanya rata-rata terkendala pembebasan lahan,” urainya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin mengakui, tahun ini pemprov dan DPRD mengalokasikan Rp 100 miliar. Seperti disebutkan Fadjar, dana itu untuk mendukung percepatan pembangunan jalan pendekat Balikpapan.
Di samping itu, pria yang karib disapa Udin tersebut sependapat bahwa pembangunan fisik jalan pendekat Balikpapan harus mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Dengan tujuan untuk memastikan proyek tersebut dapat dikerjakan sebagaimana yang telah ditargetkan. “Sebaiknya, penuntasan jembatan itu diselesaikan pusat. Masalah lahan, biar Pemprov Kaltim yang tangani,” katanya.
Politikus PKB itu menilai, keberadaan Jembatan Pulau Balang sangat urgen dan strategis bagi warga Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU). Jembatan itu menjadi transportasi lintas kabupaten/kota dan provinsi. Apabila jembatan itu telah dibangun, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan jalur laut.
“Ada efisiensi waktu dan biaya. Jembatan itu akan menghidupkan ekonomi masyarakat PPU dan Balikpapan. Ada efeknya. Harga tanah naik. Perekonomian hidup. Hasil pertanian di PPU juga bisa diakses secepatnya ke Samarinda dan Balikpapan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, mulai dikerjakan awal 2007, nasib Jembatan Pulau Balang masih menggantung. Artinya, sudah 12 tahun jembatan itu dibangun tapi tidak rampung-rampung. Kini asa menghubungkan Balikpapan dengan PPU melalui Pulau Balang itu berada di tangan Pemprov Kaltim. Tanpa jalan pendekat, jembatan tak akan bisa difungsikan. Sekalipun bentang panjang dan pendek telah tersambung.
JEMBATAN MASIH AMAN
Jembatan Mahakam masih dinyatakan aman. Benturan dari kapal Tongkang Ruby 101 bermuatan batu bara, memang merusak pilar utama (P3). Itu berdasarkan hasil peninjauan Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Kaltim-Kaltara.
Dalam prosesnya, setelah terjadi insiden, tim melakukan pengambilan gambar dari udara. Untuk mengukur apakah ada pergeseran struktur jembatan yang menghubungkan Samarinda Seberang dan Samarinda Kota itu. “Secara visual belum terjadi pergeseran,” kata Kepala BPJN XII Kaltim Kaltara Refly Rudi Tangkere, kemarin (3/7).
