“Meskipun demikian, jenis paket penawaran investasi yang kami berikan juga cukup menarik di mana pemberian HGU yang mencapai 95 tahun, serta beberapa insentif, baik fisik maupun non-fisik lainnya,” ungkapnya. Pada bagian lain, IKN akan menjadi mitra Komisi II DPR yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 masa sidang II 2023-2024, Selasa (21/11).
"Dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus antara DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 8 November 2023, memutuskan Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat kemarin. Dengan keputusan tersebut, Komisi II DPR selanjutnya akan menjadi mitra Otorita IKN. Mulai dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga urusan penganggaran.
Ketentuan itu, kata Puan, turut merujuk pada ketentuan Pasal 42 Ayat 7 UU 21/2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ibu Kota Negara. Di situ menyebutkan, DPR melalui alat kelengkapan dewan yang membidangi pemerintahan mengadakan pengawasan, pemantauan, dan peninjauan atas penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN. (riz)
Rikip Agustani
