Israel menolak gagasan pembentukan negara Palestina yang diusulkan negara-negara Arab di Forum Ekonomi Global Davos. Penolakan ini disampaikan kepada Amerika Serikat yang menjadi penyampai pesan atas gagas yang muncul pada forum di Davos tersebut. Penolakan Israel ini tidak dapat diterima oleh PBB.
Dilansir dari MEMO (25/1), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pada hari Selasa (23/1) bahwa, tidak dapat diterima jika pemerintah Israel menolak solusi dua negara untuk selesaikan konflik dengan Palestina. Guterres memperingatkan bahwa, tindakan Israel tersebut akan mendorong ekstremis di mana pun untuk bereaksi.
Guterres menyampaikan komentar itu pada pertemuan tingkat tinggi mengenai Timur Tengah di Dewan Keamanan PBB, sebagaimana yang dilaporkan Reuters.
“Pendudukan Israel harus diakhiri,” tegas Guterres. Dewan yang beranggotakan 15 orang ini telah lama mendukung visi dua negara yang hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui secara internasional.
Harapannya adalah bahwa, Negara Palestina akan mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza yang merupakan seluruh wilayah yang direbut oleh Israel pada tahun 1967 dan diduduki sejak saat itu.
Namun, para kritikus menunjukkan bahwa terjadi kehadiran ilegal lebih dari 600.000 pemukim Yahudi di permukiman di wilayah Palestina membuat harapan tersebut semakin tidak mungkin terwujud.
Dengan perkara yang disebut sebagai genosida terhadap warga Palestina oleh Israel di Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pekan lalu bahwa negara apartheid menginginkan kontrol keamanan atas semua wilayah di sebelah barat Sungai Jordan hingga Laut Mediterania, yang meliputi wilayah Palestina.
Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, memimpin serangan bersenjata ke negara penjajah itu pada tanggal 7 Oktober.
Mereka menargetkan barak dan pemukiman tentara Israel. Menurut Israel, 1.200 orang tewas dalam serangan tersebut, baik tentara maupun warga sipil, meskipun sejak itu terungkap bahwa banyak warga Israel yang dibunuh bukan oleh Hamas, melainkan oleh tank dan helikopter tempur Israel. Setidaknya 253 orang disandera di Gaza, beberapa di antaranya kemudian dibebaskan dalam pertukaran tahanan pada bulan November.
Baca Juga: Semakin Tak Kondusif, Amerika Serikat Minta Bantuan China untuk Lobi Houthi
Pasca 7 Oktober, Israel melancarkan serangan militer terhadap warga Palestina di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan perempuan, serta melukai hampir 65.000 lainnya.
Setidaknya 8.000 orang hilang, diperkirakan tewas di bawah reruntuhan rumah mereka. Infrastruktur sipil menjadi sasaran dan dihancurkan oleh Israel, termasuk rumah sakit, sekolah dan tempat ibadah, baik Muslim maupun Kristen.
“Seluruh penduduk Gaza mengalami kehancuran dalam skala dan kecepatan yang tiada bandingannya dalam sejarah saat ini, tidak ada yang bisa membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina,” kata Guterres kepada Dewan Keamanan. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki menyebut Netanyahu dalam pidatonya di Dewan Keamanan, dan menuduhnya didorong oleh satu tujuan, yakni kelangsungan hidup politiknya sendiri dengan mengorbankan kelangsungan hidup jutaan warga Palestina di bawah pendudukan ilegal Israel, serta di masa depan mengorbankan perdamaian dan keamanan semua negara.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: prokal.co
