PONTIANAK- Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meluncurkan program pembebasan biaya sekolah untuk pelajar SMA/ SMK swasta. Program ini menjadi bagian dari 100 hari kerja Gubernur Ria Norsan, yang mendapat perhatian besar dari masyarakat akar rumput.
Kepada sejumlahn jurnalis, Gubernur Ria Norsan mengatakan bahwa sebelumnya bantuan pendidikan gratis hanya menyasar jenjang SD dan SMP yang bersumber dari dana APBD Kabupaten/Kota serta adanya keputusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara itu, untuk tingkat SMA/SMK yang jadi kewenangan provinsi, khususnya sekolah swasta, belum tersentuh secara penuh dengan bantuan tersebut. "Makanya program sekolah gratis untuk pelajar SMA/SMK swasta kita luncurkan beberapa waktu lalu. Program ini juga bagian dari komitmen saya dengan program 100 hari kerja sebagai kepala daerah Kalbar,” ucap Norsan disela-sela menerima LHP APBD 2024 dari BPK RI di Gedung DPRD Kalbar belum lama ini.
Namun demikian, program ini belum bisa diterapkan secara penuh di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Gubernur mengakui bahwa untuk saat ini, bantuan yang diberikan masih bersifat parsial. Artinya, jika rata-rata SPP sekolah swasta sekitar Rp200 ribu per bulan, pemerintah baru mampu menanggung separuhnya saja. "Belum semuanya bisa kita gratiskan penuh. Untuk SPP yang 200 ribu per bulan misalnya di sekolah swasta, kita baru bisa bantu separuhnya. Mudah-mudahan ke depannya, dengan kondisi keuangan daerah semakin membaik, kita bisa tanggung sepenuhnya,” tambahnya.
Langkah ini disambut positif oleh orang tua siswa maupun kalangan pendidik, meski harapan tetap tinggi agar pemerintah dapat memperluas cakupan program tersebut. Mereka berharap, dengan adanya kebijakan ini, beban ekonomi keluarga yang memiliki anak di jenjang SMA/SMK bisa berkurang secara signifikan. "Kami sih berharap, untuk sekolah swasta semuanya gratis. Sebab yang paling berat dari biaya SPP adalah biaya masuk sekolah perdana, seragam sekolah, uang sumbangan pembangunan gedung dan biaya buku yang biasanya diberlakukan per semester," ucap Ridwan, yang anaknya bersekolah di SMA swasta ini.
Pemprov Kalbar sendiri tetap berkomitmen terus mengevaluasi dan meningkatkan anggaran pendidikan guna mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat.(den)
