PONTIANAK — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Santo Fransiskus Asisi Sambas kembali menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan mengirim gelombang baru program transmigrasi ke wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sambas.
Ketua Umum PMKRI Sambas, Yakobus Vigur, menegaskan bahwa penolakan tersebut bukanlah bentuk diskriminasi terhadap suku atau kelompok manapun, melainkan merupakan bentuk kewaspadaan kritis terhadap potensi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bisa timbul jika program tidak dikelola secara cermat.
“Kami ingin menegaskan bahwa kami bukan anti terhadap pendatang. Justru kami menghargai dan mengakui bahwa hubungan antara masyarakat lokal dengan para transmigran yang telah lebih dahulu datang ke Sambas selama ini terjalin dengan baik dan harmonis,” ujar Vigur dalam keterangan persnya, Rabu (16/7).
“Kekhawatiran kami muncul jika gelombang transmigrasi baru tidak dikelola secara bijaksana.” Menurut Vigur, sejumlah kerawanan dapat muncul apabila rencana ini tetap dilanjutkan tanpa kajian yang matang, antara lain potensi konflik antar suku, ketimpangan sosial ekonomi, benturan budaya, serta kerusakan lingkungan yang berisiko tinggi di daerah yang masih didominasi kawasan pertanian dan hutan.
PMKRI Sambas sendiri sebelumnya telah menyatakan penolakan resmi melalui Sekretaris Jenderal, namun belakangan muncul anggapan bahwa sikap tersebut bersifat diskriminatif. Karena itu, PMKRI merasa perlu mempertegas kembali posisinya agar tidak terjadi salah tafsir publik yang bisa memicu konflik horizontal di masyarakat.
“Pernyataan kami jangan disalahartikan. Kami tidak sedang memusuhi siapapun, melainkan sedang menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan lokal,” jelas Vigur.
“Kami justru mendesak pemerintah agar lebih fokus membina dan memberdayakan masyarakat lokal.” Vigur menyoroti pentingnya arah pembangunan di Kabupaten Sambas yang menurutnya harus berbasis pada potensi lokal, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA).
Ia menegaskan bahwa Kabupaten Sambas memiliki kekuatan internal yang belum sepenuhnya diberdayakan secara optimal. “Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah terluas dan dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Kalimantan Barat. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas SDM lokal dan bukan justru mengimpor tenaga dari luar yang bisa memicu kecemburuan sosial,” tambahnya.
PMKRI juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transmigrasi.
Mereka menuntut agar setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat dan mengutamakan keberlanjutan ekosistem serta kedaulatan masyarakat adat dan lokal.
Dengan penegasan ini, PMKRI Cabang Sambas berharap pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga merespons secara bijak aspirasi masyarakat lokal agar pembangunan tidak menciptakan luka baru, melainkan menjadi sarana peningkatan kualitas hidup semua pihak secara adil dan berkelanjutan.(*)
