PONTIANAK - Gelombang penolakan program transmigrasi di Kalimantan Barat terus terjadi. Kali ini sebanyak 28 Aliansi Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menggelar aksi damai, sebagai bentuk penolakan terhadap program transmigrasi yang digulirkan pemerintah pusat.
Aksi berlangsung di Simpang Tiga Jalan Raya Dusun Pulau Bendu, Kecamatan Ngabang, Jumat (18/7). Unjuk rasa ini menyuarakan pesan penolakan program transmigrasi sebelum memicu konflik sosial di Bumi Kalimantan.
Koordinator aksi, Ferry Sak, dalam orasinya menyampaikan keresahan masyarakat lokal atas dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Ia menilai program transmigrasi justru memperlebar jurang kesenjangan dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat lokal dan pendatang.
Baca Juga: Ini Salah Satu Lokasi yang Digadang Jadi Wadah Transmigran, Kondisinya Menyedihkan
“Kami tidak ingin Kalimantan menjadi bom waktu di atas jerami kering. Pemerintah harus menghentikan program ini dan mengevaluasi secara menyeluruh. Kalau tidak, ini bisa jadi sejarah kelam baru untuk bangsa kita,” tegas Ferry.
Dalam orasinya, Ferry juga menyampaikan bahwa masyarakat Kalimantan tidak menolak kehadiran pendatang, namun menolak sistem transmigrasi terstruktur yang tidak melibatkan masyarakat adat dan mengabaikan pembangunan lokal.
“Kami terbuka pada saudara-saudara dari Jawa, Bugis, Batak, dan lainnya yang datang secara mandiri. Tapi kami tolak program berpola dan dibayai negara yang justru merugikan masyarakat lokal,” katanya.
Aliansi ormas tersebut bahkan mendesak agar Kementerian Transmigrasi dibubarkan, karena dinilai gagal melihat realitas sosial dan kultur masyarakat Kalimantan.
Ada lima poin tuntutan yang disuarakan oleh pengunjuk rasa, di antaranya, evaluasi menyeluruh program transmigrasi dan potensi konflik horizontal yang menyertainya, hentikan program transmigrasi ke Kalbar dan fokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar masyarakat lokal, bangun desa-desa tertinggal di Kalimantan: jalan, pendidikan, listrik, dan layanan kesehatan.
Kemudian, libatkan masyarakat adat dalam kebijakan strategis nasional seperti RPJMN 2025-2029, dan jika transmigrasi tetap dipaksakan, aksi lanjutan akan dilakukan melalui jalur hukum, sosial, akademik, hingga gerakan massa. (arf)
