PONTIANAK- Ketua DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) Aloysius mengungkapkan bahwa mayoritas transmigran dari program sebelumnya tidak bertahan di Kalimantan Barat. “Hampir 70 persen dari mereka sudah pulang ke kampung halamannya. Jadi, bagaimana mau mengirim yang baru, sementara yang lama saja tidak berhasil?” ujarnya.
Ia mengatakan itu setelah ratusan warga Kalbar yang tergabung dalam Aliansi Kalbar Menggugat melakukan aksi demo menolak program transmigrasi ke Kalbar. Total ada 8 poin tuntutan yang diminta oleh pendemo di Gedung DPRD Kalbar itu, Senin (21/7).
Kembali ke Aloysius, dia menilai bahwa program transmigrasi nasional yang dulu pernah digalakkan tidak memberikan hasil yang signifikan. Bahkan, banyak kawasan transmigrasi kini dalam kondisi terbengkalai, dengan infrastruktur rusak dan minim akses. "Coba cek jalannya. Jalannya tak ada yang bagus. Itu semua anggaran besar, tapi hasilnya tidak terlihat,” ucapnya.
Aspirasi Aliansi Akan Disampaikan ke Pusat
Aloysius menyatakan bahwa aspirasi dari Aliansi Kalimantan Barat Menggugat akan diteruskan ke tingkat pusat, yakni ke Kementerian Transmigrasi dan DPR RI melalui lembaga-lembaga terkait.
“Kami (DPR Kalbar) akan sampaikan tuntutan mereka ke Kementerian Transmigrasi dan juga ke DPR RI. Ini penting agar pemerintah pusat bisa mendengar langsung suara masyarakat Kalbar,” katanya.
Terkait rencana revisi UU Transmigrasi, Aloysius menegaskan bahwa ranah tersebut ada di DPR RI sebagai lembaga pembuat undang-undang.
Di sisi lain, dia juga mengimbau masyarakat Kalimantan Barat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang beredar terkait pendaftaran transmigrasi dari luar daerah. Menurutnya, pihak Dirjen atau Sekjen Kementerian Transmigrasi sudah menyatakan secara jelas bahwa tidak ada rencana pemindahan penduduk dari luar Kalbar ke wilayah ini dalam program transmigrasi.
“Jadi masyarakat Kalbar, jangan mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya. Kita harus tetap tenang dan saling menjaga situasi agar tetap kondusif,” pungkas Aloysius. (den)
