PONTIANAK - Kalimantan Barat sempat masuk dalam daftar enam besar provinsi dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi menurut data Kementerian Ketenagakerjaan.
Namun, Gubernur meragukan akurasi data tersebut. "Saya sudah cek langsung ke lapangan dan diskusi dengan BPS (Badan Pusat Statistik). Di Kalbar, tidak terlihat gejala PHK massal yang begitu mencolok. Tidak ada pabrik besar yang tutup atau gelombang pemutusan besar-besaran," ujarnya.
Ia mengakui bahwa kondisi ketenagakerjaan belum sepenuhnya stabil, tetapi pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi.
"Artinya, kebijakan ekonomi kita masih mampu menahan guncangan. Tapi tetap, kita tidak boleh lengah," tegas Gubernur. (den)
