Dalam sebuah studi yang mencakup periode 2017-2019 di Kabupaten Landak dan Sanggau, misalnya, mengungkap ribuan kasus gigitan HPR dan puluhan kematian, meskipun tren secara umum menunjukkan penurunan.
Masalah kembali mencuat pada tahun 2021, dengan catatan 991 kasus gigitan HPR dan 4 kematian dilaporkan di seluruh provinsi. Namun, tahun 2023 menjadi puncak krisis baru yang sangat mengkhawatirkan.
Hanya dalam periode Januari hingga Juni 2023, laporan kasus gigitan HPR melonjak drastis, berkisar antara 1.775 hingga 1.931 kasus, yang mengakibatkan 11 korban jiwa. Dari 11 kematian yang dilaporkan, mayoritas besar terjadi di Kabupaten Sintang, dengan jumlah kasus sebanyak 8 kematian) dan Kabupaten Landak (3 kematian).
Baca Juga: Jalan Terjal Memberantas Rabies di Kalbar, Sudah 164 Warga Meninggal dalam 12 Tahun
Tingkat penularan yang tinggi dari tahun 2023 berlanjut tanpa henti ke tahun 2024. Data dari periode Januari hingga April 2024 saja sudah mencatat 1.561 kasus gigitan HPR, disertai dengan 4 kasus kematian (3 di Kabupaten Landak dan 1 di Kabupaten Mempawah).
Sebagai respons terhadap krisis yang terus berlanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali mengeluarkan serangkaian regulasi tingkat tinggi pada tahun 2024. Ini termasuk Keputusan Gubernur (KEPGUB) No. 553/DINKES/2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengendalian Penyakit Rabies, serta Surat Edaran Gubernur No. 500.7.2.4/608/DISBUNAK.E Tahun 2024 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyakit Rabies.
Meskipun, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan serta pengendalian penyakit rabies, angka kasus kematian akibat gigitan HPR masih cukup tinggi. Data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Provinsi Kalimantan Barat, periode Januari hingga September tahun 2025, jumlah kasus kematian sebanyak 16 kasus. Di mana Kabupaten Landak dan Sanggau menjadi daerah dengan tingkat kematian tertinggi, yakni 6 kematian di Kabupaten Sanggau. (*)
