KAPUAS HULU – Rencana implementasi Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih di Kabupaten Kapuas Hulu menuai protes keras dari para kepala desa (Kades). Mereka menilai program tersebut, terutama aturan yang menjadikan 30 persen dana desa (DD) sebagai jaminan utang ke bank, justru menambah beban dan kerumitan di tengah ketatnya regulasi pengelolaan keuangan desa.
Abang, Kepala Desa Bunut Hilir, menyampaikan kejujurannya bahwa Kades sangat keberatan dengan kehadiran KopDes Merah Putih.
“Jujur sebenarnya kami kepala desa sangat keberatan dengan hadirnya Kopdes Merah Putih ini. Bukan menambah kemudahan dalam mengelola dana desa, tapi malah menambah pusing kami kepala desa,” ujar Abang.
Kewenangan Kades Terkikis, Anggaran Terancam Terpangkas
Abang menyoroti bahwa saat ini seluruh pengelolaan dana desa sudah diatur ketat oleh pemerintah pusat, sehingga kebijakan kepala desa dalam pengelolaan keuangan hampir tidak ada lagi. Kekhawatiran terbesar adalah jika KopDes gagal bayar, maka 30 persen dana desa akan terkunci sebagai jaminan, mengganggu alokasi anggaran yang sudah direncanakan.
Hal serupa dikeluhkan oleh Sukimin, Kepala Desa Badau. Ia menolak keras dana desa dijadikan jaminan karena akan berdampak langsung pada pembangunan desa dan pelayanan publik.
“Jadi pembangunan yang kita usulkan dengan warga akan terpangkas. Jangan pangkas anggaran desa,” tegas Sukimin.
Pengurus Koperasi Mengundurkan Diri Karena Takut Tanggung Jawab
Kekhawatiran terhadap risiko gagal bayar ternyata juga dirasakan oleh pengurus koperasi di tingkat desa. Sukimin mengungkapkan bahwa di desanya, sudah ada pengurus Koperasi Desa Merah Putih yang mengajukan pengunduran diri.
“Pengurus Koperasi Desa Merah Putih kami juga sudah ada yang mengajukan pengunduran diri, mereka beralasan takut mempertanggungjawabkan ketika Kopdes ini gagal. Orang yang meminjam, mereka yang mempertanggungjawabkan,” tutur Sukimin.
Para Kades berharap agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali skema pendanaan ini.
“Kalau memang diharuskan Kopdes Merah Putih, pemerintah harus menganggarkan dana di luar dana desa. Biarlah dana desa berjalan seperti biasa, mengingat kami di desa juga serba terbatas. Apalagi banyak keluhan masyarakat soal infrastruktur,” pungkas Sukimin. Hingga saat ini, KopDes Merah Putih di Desa Badau belum berjalan dan masih menunggu instruksi dari Camat. (*)
