SUNGAI AMBAWANG — Ratusan sopir truk Kalimantan Barat turun ke jalan, Kamis (16/10), menuntut keadilan atas langkanya solar subsidi yang kini dinilai lebih mudah didapat pelangsir (pengetap) ketimbang pengangkut logistik.
Aksi damai yang digelar di Bundaran Tugu Alianyang, Kecamatan Sungai Ambawang, berlangsung tertib di bawah pengamanan ketat Polres Kubu Raya. “Kami bukan mau bikin gaduh, tapi mencari keadilan. BBM subsidi harus sampai ke yang berhak,” tegas Muhammad Ali alias Daeng Ali, koordinator lapangan aksi.
Tuntutan Utama: Tindak SPBU Nakal dan Aktivasi CCTV
Sekitar 150 sopir dengan 80 truk memadati bundaran, mengusung spanduk bertuliskan keluhan tajam seperti: “BBM Subsidi untuk Truk Logistik", "BBM Subsidi Dikuasai Pelangsir", dan "Tolong Kami Sopir Kalbar Pak Presiden".
Para sopir menuding sebagian besar SPBU di Kalbar dikuasai pelangsir, membuat mereka kesulitan mendapatkan solar subsidi untuk operasional harian. Mereka menuntut pemerintah dan Pertamina menindak tegas SPBU nakal yang menyalurkan solar ke pihak tak berhak.
Perwakilan sopir, Toni, menegaskan ultimatum: “Kalau tidak ada tindakan nyata, kami siap turun lagi ke Kantor Gubernur, bawa truk, dan tutup jalan!”
Daeng Ali juga menuntut agar semua SPBU wajib mengaktifkan CCTV dan menghubungkan Barcode BBM dengan nomor polisi kendaraan.
“CCTV itu bukti transparansi. Kalau ada penyimpangan, bisa langsung dilihat,” ujarnya.
Pemprov Beri Tenggat Waktu, Pertamina Akui Ada Blacklist
Menanggapi tuntutan ini, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan memberi waktu satu bulan kepada Pertamina untuk menindaklanjuti seluruh keluhan sopir. “Kami akan pantau langsung. Aparat dan instansi terkait wajib ikut mengawasi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Sales Area Manager Kalbar PT Pertamina Patra Niaga, Aris Ilmi, mengaku telah mem-blacklist dua SPBU yang terbukti menyalurkan solar tidak sesuai aturan.
“Kuota dua SPBU itu sudah kami alihkan ke SPBU terdekat. Kami juga buka saluran pengaduan melalui Call Center Pertamina,” jelas Aris.
Pertamina juga meminta data nomor polisi kendaraan ekspedisi agar mudah membedakan sopir logistik dari pelangsir. Aksi berakhir tertib setelah para sopir menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada Pemerintah Provinsi. (*)
