PONTIANAK – Sebanyak 47 desa yang tersebar di 11 kecamatan di daerah perhuluan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dilaporkan masih belum teraliri sepenuhnya oleh jaringan listrik PLN. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bersama PT PLN (Persero) terus berupaya keras untuk mengatasi defisit energi di wilayah tersebut.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, membenarkan bahwa masih ada puluhan desa yang belum menikmati jaringan listrik. Namun, ia memastikan sebagian besar desa tersebut sudah dimasukkan dalam program Listrik Desa (Lisdes) yang direncanakan mulai bergulir pada tahun 2025.
“Pemerintah terus berupaya untuk mengalirkan listrik ke semua desa di Ketapang,” ungkap Alex.
PLTGU Kalbar-1 Jadi Harapan Baru
Salah satu langkah strategis yang didukung Pemkab adalah rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Kalimantan Barat-1 yang berkapasitas 250 Megawatt (MW). Proyek ini akan dibangun oleh PLN dan Danantara Indonesia di Kecamatan Matan Hilir Selatan.
Menurut Alex, pembangunan PLTGU Kalbar-1 merupakan langkah nyata mewujudkan pembangunan berkeadilan di Ketapang, khususnya dalam menyediakan energi listrik yang stabil, andal, dan berkelanjutan.
“Saya berharap dengan beroperasinya PLTGU Kalbar-1 pada tahun 2026, seluruh wilayah di Kabupaten Ketapang dapat teraliri listrik 100 persen, sehingga tidak ada lagi desa yang tertinggal dari akses energi,” harapnya.
Pemkab Ketapang menegaskan akan terus memberikan dukungan penuh terhadap percepatan infrastruktur ketenagalistrikan, mengingat penyediaan listrik merupakan kewenangan PT PLN (Persero). Pemkab juga telah mengajukan surat permohonan percepatan program Lisdes kepada PLN.
Melalui upaya sinergi ini, Pemkab Ketapang menargetkan dapat mewujudkan rasio desa berlistrik 100 persen pada tahun 2029, memastikan semua masyarakat dapat menikmati akses energi yang memadai. (*)
