BANJARMASIN - Sejak tanggal 3 Desember, pemko telah membuka lelang investasi. Untuk mendanai pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Hasan Basry. Kepada para peminat, wali kota menitipkan satu syarat khusus.
"Saya menginginkan agar JPO ini dilengkapi fasilitas lift. Agar ramah bagi penyandang disabilitas. Ingat, Banjarmasin sudah meluncurkan road map kota inklusi," kata Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, kemarin (7/1).
Pemasangan lift jelas akan membengkakkan ongkos pembangunan JPO. Tapi bagi Ibnu, permintaan itu tidaklah kelewat muluk. Mengingat JPO di kota-kota besar juga dilengkapi lift. Contoh Surabaya.
"Kota ini dihuni 3.879 jiwa dari kaum penyandang disabilitas. Jumlah yang tidak sedikit. Jadi fasilitas lift itu harus ada," imbuhnya.
Dalam perencanaannya, tiga titik JPO ditempatkan di Jalan Ahmad Yani. Yakni depan kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Antasari, depan Duta Mall, dan dekat batas kota di kilometer enam. Satu lagi di kawasan Kayu Tangi. Tepatnya di depan kampus ULM (Universitas Lambung Mangkurat).
Paling mendesak adalah JPO di dekat Flyover Gatot Subroto. "Namanya saja flyover, itu jalur cepat. Sudah lama sekali sejak rektor UIN menyurati saya. Meminta adanya JPO di situ. Mengingat sudah ada korban jatuh. Mahasiswi yang ingin menyeberang tertabrak," ujarnya.
Masih dari kilometer empat, berdiri pula Masjid At-Taqwa. Salah satu masjid terbesar di kawasan Banjarmasin Timur. "Kasihan. Jemaah kalau mau salat kesana harus lari-lari dulu menyeberangi jalan. Berbahaya," imbuhnya.
Rencana ini sebenarnya sudah mengemuka sejak tahun kemarin. Tapi berjalan lamban karena pemko bersikap ekstra hati-hati. Studi banding kesana-kemari untuk mempelajari aturan main lelang investasi.
Lelang investasi sebetulnya bukan barang baru. Di kota-kota lain sudah jamak diterapkan. Kementerian Keuangan juga tak keberatan memberi lampu hijau atas rencana pemko.
"Saya bahkan pernah mengusulkan pembangunan Rumah Sakit Sultan Suriansyah juga menggunakan model kerjasama ini. Tapi ternyata ditolak DPRD," jelasnya.
Lalu, mengapa pemko tak mengandalkan APBD saja? "Satu JPO perlu sekitar Rp2 miliar. Kalau dikalikan, hampir Rp10 miliar. Saya berpikir, anggaran sebanyak itu mending diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan rumah sakit," tukasnya.
Maka wajar jika ada yang sangsi. Apakah bakal ada yang tertarik atas lelang investasi ini. Namun, Ibnu berani menjamin, kerjasama ini bakal menguntungkan kedua belah pihak.
Bagi pemko, fasilitas publik dibangun dengan mengirit anggaran daerah. Sedangkan bagi investor, mereka menikmati pemasukan dari baliho bando yang terpasang di badan JPO. Titik-titik yang strategis bagi bisnis periklanan.
"Jelas harus ada kompensasi yang menguntungkan bagi pengusaha," jaminnya.
Sebenarnya, masih ada satu titik lagi yang muncul dalam kajian awal. Yakni di seberang Masjid Noor, Jalan Pangeran Samudera. Ini kawasan padat pejalan kaki. Berdekatan dengan Pasar Sudimampir Raya yang tak pernah sepi. Belakangan, titik ini dicoret.
