BANJARMASIN - Masih ada 1,7 juta jiwa warga Kalsel yang belum terlindungi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Atau, UHC (Universal Health Coverage) provinsi ini baru mencapai 60 persen. Jauh dibawah target nasional.
Data itu dibeberkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kalsel, Edy Sabhara di Gedung DPRD Kalsel,(21/1).
"Kami mendorong pemko dan pemkab untuk mengejar 1,7 juta jiwa ini. Andaikan masih tersisa sedikit, biarlah pemprov yang menanggungnya," ungkap Edy.
Sejak 1 Januari 2014, pemerintah pusat menargetkan UHC alias jaminan kesehatan semesta. Targetnya, per 1 Januari 2019, 95 persen penduduk Indonesia telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Tahun demi tahun berlalu, dari 4,12 juta jiwa penduduk Kalsel, capaiannya ternyata baru di kisaran 60 persen. Sekalipun beberapa daerah telah berhasil mencapai target. Yakni Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah.
Sementara yang paling disorot adalah Kabupaten Banjar.
"Dalam waktu dekat, mudah-mudahan Banjarmasin bisa menyusul. Yang paling kami harapkan sebenarnya Banjar. Harus didorong. Kalau Banjar bisa mengejar 400 ribu jiwa saja, bakal amat meringankan beban pemprov," terangnya.
Meski jauh dibawah target nasional, Dinkes mengklaim, masyarakat miskin di Kalsel telah terlindungi.
"Dinas Sosial menyatakan ada 1,34 juta jiwa warga miskin di Kalsel. Nah, yang sudah dibantu angkanya juga segitu," tegasnya.
Secara sederhana, premi warga miskin telah ditanggung pemerintah. Apakah itu melalui APBN ataupun APBD.
"Berbicara orang miskin, kami sudah selesai," ujarnya yakin.
Pemprov sendiri masih membahas, berapa kemampuan anggaran untuk menutupi kekurangan di kabupaten dan kota. Keberanian Dinkes memberikan jaminan itu bukan tanpa alasan. Kalsel rupanya ikut kecipratan dana hasil pembagian cukai rokok.
"Sebagian besar cukai rokok langsung dimasukkan ke anggaran kesehatan. Kalsel kebagian sekitar 60 ribu jiwa. Jika saya tak keliru, kalau dirupiahkan sekitar Rp20 miliar," tukas Edy.
Jika semua sudah ditanggung APBD atau APBN, mengapa rumah sakit milik pemprov seperti RS Ulin masih kerap gontok-gontokan dengan BPJS Kesehatan? Terkait tunggakan puluhan miliar yang selalu muncul dari tahun ke tahun.
Edy menekankan, utang BPJS merupakan bab masalah yang berbeda.
