Pemerintahan yang baik memerlukan pers yang baik. Atas dasar itu, Sekretaris Daerah Kalsel Abdul Haris Makkie dan Plt Asisten II Pemprov Kalsel Hanif Faisol Nurofiq, menyambangi Radar Banjarmasin, Senin (9/9) kemarin.
--
Tiba sekitar pukul 15.00, kedua tamu disambut dengan hangat oleh Direktur Radar Banjarmasin Suriansyah Achmad dan Pemimpin Redaksi Toto Fachrudin. Di ruang temu kantor, perbincangan tentang pers dan perkembangan pembangunan di Kalsel pun dibuka.
"Pak Gubernur punya tugas pemerintahan, dalam konteks itu banyak hal yang perlu disinergikan dengan media," ucap Haris.
Mantan Kabag Humas Pemprov Kalsel ini mengatakan untuk mengetahui feed back dari sebuah kebijakan dan pembangunan, pihaknya sangat perlu informasi dari pers. Hal ini untuk menyeimbangkan laporan-laporan internal yang mungkin saja bias.
"Kalau dari dalam kan bisa saja cuma baik-baik semua," ucapnya tersenyum.
Untuk mendapatkan pemberitaan yang faktuil, diperlukan pers yang independen. Dalam konteks itulah, Haris mengatakan Radar Banjarmasin bisa menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi sekaligus kontrol terhadap pemerintahan.
Hanif menambahkan, dalam pembangunan banua, persepsi yang sehat diperlukan. Selama ini pihaknya telah berusaha keras untuk bekerja keras mewujudkan visi-dan misi Gubernur dalam pembangunan di Kalsel. Namun, tanpa penyampai informasi efektif, rawan terjadi distorsi pemberitaan.
"Misalnya seperti harga karet, kurangnya komunikasi menimbulkan asumsi seolah-olah kita tidak bergerak, padahal kita telah mengupayakan segala daya," ucapnya.
Baik Haris maupun Hanif tidak memungkiri memang masih ada kepala dinas-kepala dinas di Pemprov Kalsel yang anti dengan wartawan. Hal inilah yang membuat sebuah informasi tentang pencapaian kadang-kadang tersumbat.
Direktur Radar Banjarmasin Suriansyah Achmad mengapresiasi kehendak baik Pemprov Kalsel untuk mencoba memahami dan mengakomodir fungsi pers dalam pemerintahan di banua. Menurut Suriansyah, sejatinya jika kepala dinas mengerti fungsi dan tugas pers, dia malah akan mensyukuri peran pers.
"Dia bisa mendapatkan dua keuntungan, pertama program-programnya tersampaikan dengan baik, kedua reputasinya jadi naik," ucap mantan wartawan Kaltim Post ini.
Dikatakan Suriansyah, pers yang baik berpegang pada kode etik yang ketat. Hal ini membuat informasi yang disampaikan tidak beriktikad buruk untuk menyerang pemerintah. Apa yang dilakukan pers sebagai fungsi kontrol terhadap kekuasaan.
Hanya memang dalam menjalankan fungsinya, selalu ada oknum-oknum yang memanfaatkan kebebasan pers sebagai senjata untuk mencari keuntungan pribadi. Berbicara tentang wartawan yang menyimpang ini, Pemimpin Redaksi Radar Banjarmasin Toto Fachrudin mengatakan sebenarnya Dewan Pers sudah punya aturan yang ketat.
Dewan Pers sudah mengeluarkan imbauan kepada pemda-pemda untuk melihat standar perusahaan pers yang hendak meliput. "Kalau misalnya pimred-nya tidak memenuhi standar kualifikasi itu, maka bisa ditolak," ucapnya.
Selain itu, standar kompetensi juga penting. Wartawan yang baik biasanya telah mengikuti uji standar kompetensi yang diselenggarakan Dewan Pers. Kompetensi inilah yang menjadi acuan narasumber untuk melihat independensi wartawan.
