Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banjarmasin di Jalan RE Martadinata mencekam. Kemarin (18/2) sekitar jam 11 siang, puluhan anggota Satpol PP Banjarmasin menerobos masuk dan mengamuk.
---
BANJARMASIN - Tanpa basa-basi, kursi pegawai yang sedang bekerja ditendang. Gelas di atas meja dipecahkan. PNS yang tengah bekerja terdiam. Tak bisa berbuat apa-apa.
Mereka mencari Syaffri Azmi, Kepala BKD dan Diklat Banjarmasin. Tapi yang dicari sedang tak berada di tempat. Bawahannya pun mengaku tak tahu atasannya ke mana.
Penyerbu kian meradang. Tembok ruang kerja Azmi kemudian menjadi sasaran. Ditempeli poster bernada tulisan protes. Intinya, menuntut kenaikan tukin (tunjangan kinerja) terhadap personel Satpol PP yang sudah berstatus PNS.
Seorang personel membisikkan, sejak kebijakan tukin diberlakukan pada tahun 2019 kemarin, tingkat kesejahteraan satuan itu kian menurun.
Jika sebelumnya rata-rata menerima tunjangan Rp5 juta sampai Rp7 juta per bulan, sekarang hilang separo. "Turun sampai 50 persen. Mana perhatian pemko," ujarnya.
Mereka mengingatkan, beban kerja Satpol PP amat tinggi. Karena tak ada batasan waktu, bekerja pada siang, sore, malam, dan dini hari.
Pada libur tanggal merah pun, tetap ada patroli keliling kota. Belum lagi risiko di lapangan ketika bertugas. Seperti menghadapi PKL atau PSK yang melawan ketika ditertibkan.
"Kami merasa dizalimi oleh BKD. Padahal kerja nonstop pada akhir pekan. Di mana rasa keadilan terhadap kami," tegas personel yang enggan namanya dikorankan tersebut.
Keluhan ini sudah pernah disampaikan kepada sang atasan. Kepala Satpol PP pun menyampaikannya kepada wali kota.
"Semakin sakit hati. Usulan penyesuaian tukin itu ternyata sudah disetujui wali kota. Tapi malah ditolak kepala BKD. Aneh-aneh saja, pimpinan tertinggi itu wali kota atau kepala BKD," cecarnya.
Jika tuntutan tak dipenuhi, mereka mengancam akan membiarkan PKL bebas berjualan di mana saja. Takkan ada lagi penertiban.
Mendengar kegaduhan itu, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina pun turun tangan untuk mendinginkan suasana.
