BANJARMASIN - Dari 41 ribu warga miskin di Banjarmasin, sudah 20.315 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sisanya diminta menunggu dan bersabar.
Pasalnya, Dinas Sosial setempat masih disibukkan persoalan data. Baik dalam proses input maupun upload data ke situs milik Kementerian Sosial.
"Sebenarnya, data penerima bantuan sudah beres. Yang menjadi kendala, yakni sistem aplikasi Kemensos yang sering gagal upload," beber Kepala Dinsos Banjarmasin Iwan Restianto (30/4).
Ditekankannya, kendala ini tak hanya dialami Banjarmasin saja. Tapi, sudah menjadi keluhan umum Dinsos di semua daerah. "Ya, karena semuanya barengan mengakses aplikasi itu," tambahnya.
Perlu diketahui, pusat telah menganggarkan sebesar Rp33 miliar. Diserahkan kepada 41 ribu warga miskin yang masuk dalam basis data terpadu kemiskinan Banjarmasin.
Banjarmasin kebagian jatah bantuan ini lantaran datanya dianggap sudah rapi. Pertimbangan lain, juga karena di sini diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Adapun nominal yang bakal didapatkan warga yakni Rp600 ribu per bulan. Diserahkan secara rutin selama tiga bulan ke depan. Melalui kartu ATM dan buku tabungan BRI yang dipegang penerima manfaat.
Minimal 55 Ribu Paket
Anggota DPRD Banjarmasin memandang 30 ribu paket sembako yang disiapkan pemko takkan cukup.
“Sembako ini sudah mulai dibagikan. Tapi kami masih mendapat laporan dari warga yang belum terbantu,” kata Ketua Komisi IV Matnor Ali.
Matnor rupanya kurang yakin dengan data yang digunakan Dinsos. Bisa saja ada warga berhak yang tercecer.
Menurutnya, dampak pandemi ini sangat besar. Banyak karyawan dirumahkan, bahkan terkena PHK. Ada pula pedagang yang lapaknya tak laku.
“Padahal mereka (dari sektor informal) juga berhak mendapatkan bantuan. Karena usaha dan pekerjaan mereka juga terdampak,” ucapnya.
Karena itu ia mengusulkan kepada pemko untuk menambah jumlah bantuan sembako. Agar warga terdampak di seluruh Kota Seribu Sungai terbantu.
