Anggapan bebas gempa sepertinya sudah terlepas untuk Kalsel. Selama tahun 2024 ini saja, sudah ada 9 kejadian gempa bumi yang tercatat di sistem inatews milik BMKG. Analis Iklim Staklim Kelas I Banjarbaru BMKG Kalsel, Muhammad Arif Rahman mengatakan gempa yang terakhir tercatat di sistem Inatews BMKG adalah gempa di wilayah Kabupaten Tapin dengan kekuatan Magnitudo 2,9 Magnitudo pada 26 Februari 2024 lalu.
Namun, sebelum ini ternyata Kalsel pernah diguncang gempa di Pulau Laut Kotabaru berkekuatan Magnitudo 5,8 pada 5 Februari 2008 lalu. Kondisi ini tentu jadi atensi bagi BPBD Kalsel.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Mingguan BMKG, Sejumlah Wilayah di Kalsel Bakal Diguyur Hujan Lebat, Ini Daftarnya
Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi mengatakan tema gempa jadi pembahasan utama dalam rapat internal Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, jajaran Pemprov Kalsel bersama BMKG Kalsel pada Kamis (29/2) lalu.
Dalam pertemuan itu, disimpulkan bahwa BPBD Kalsel harus segera membuat regulasi mengenai gempa bumi. Dalam waktu dekat, Pemprov Kalsel akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Kalsel yang ditujukan kepada setiap Bupati dan Wali Kota terkait kewaspadaan bencana gempa bumi.
“Surat edaran tersebut sebagai dasar dalam mengambil kebijakan guna melakukan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana gempa,” ungkap Bambang, Jumat (1/3) tadi. Kebijakan yang dimaksud itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, serta sarana dan prasarana (sarpras).
Penguatan sarpras ini, ujar Bambang, memang jadi atensi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. “Gubernur sudah meminta kami untuk menginventarisir kesiapsiagaan peralatan di BPBD dalam menghadapi gempa,” ungkapnya.
Dari hasil pendataan, Bambang menyebut bahwa BPBD Kalsel sangat membutuhkan alat pendeteksi gempa sendiri. “Sudah kami usulkan ke gubernur. Karena alat ini memang sangat diperlukan sebagai bentuk antisipasi dini bencana gempa,” katanya.
Jika nanti disetujui, maka alat tersebut akan dipasang di beberapa titik yang berdasar kajian memang dinilai rawan terjadi gempa. “Untuk jumlahnya tentu menyesuaikan kemampuan daerah,” tukasnya.
Dengan begitu, BPBD Kalsel bisa mengaktifkan sistem peringatan dini bencana secara berjenjang hingga tingkat desa. BPBD Kalsel juga memerlukan armada taktis yang bisa digunakan setiap ada terjadi bencana. Bentuknya berupa mobil yang berisi peralatan lengkap. Salah satunya adalah alat pemecah beton. Alat ini, kata Bambang, sangat diperlukan jika ada kejadian warga yang terperangkap akibat reruntuhan bangunan.
“Selain berisi peralatan lengkap, mobil ini juga dilengkapi dengan logistik. Supaya bisa dijadikan dapur umum jika suatu saat nanti dibutuhkan,” tambahnya.
BPBD Kalsel juga sudah melakukan upaya dini terkait ancaman bencana gempa dengan mengedukasi pelajar jenjang sekolah usia dini hingga menengah atas. Mitigasi ini diperlukan para pelajar dan guru serta staf di sekolah agar mampu mengatasi beragam bencana yang terjadi di sekitar, dan cara mengevakuasinya.
Kepala BPBD Kalsel, Raden Suria Fadliansyah menekankan seluruh langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pemprov dalam menangani bencana di wilayah Kalsel. Ia berharap alat penanganan gempa yang diajukan kepada gubernur bisa terealisasi. Baik lewat penganggaran atau lewat bantuan dari BNPB. “Mudah-mudahan peralatan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk menghindari jatuhnya korban jika terjadi gempa,” katanya.
