Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit dan meninggal bakal menerima santunan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Rencananya santunan diserahkan secara kolektif kepada petugas yang sakit maupun ahli waris pada Kamis (14/3) nanti," kata Ketua KPU Banjarmasin, Rusnailah, Selasa (12/3).
Pihaknya juga ingin santunan ini cepat dicairkan, namun diakuinya, prosedurnya memang tidak mudah. Jika ingin mengklaim, harus disertai berbagai dokumen administrasi. Makanya cukup memakan waktu. Ahli waris mesti melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK) anggota badan adhoc yang meninggal dunia, serta membawa dokumen aslinya untuk pembuktian.
Baca Juga: Rekam dan Viralkan! Pemerintah Minta Warga Awasi Depot Miras di Banjarmasin
Selanjutnya fotokopi KTP elektronik anggota badan adhoc yang meninggal dunia dan ahli waris, juga membawa dokumen aslinya untuk ditunjukkan.
Kemudian fotokopi keputusan pengangkatan badan adhoc yang masih berlaku. Fotokopi akta nikah dan fotokopi surat keterangan kematian dari dokter atau rumah sakit.Rusnailah memastikan, seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi klaim asuransi penyelenggara Pemilu 2024 itu sudah lengkap dan siap diserahkan ke pusat.
Tetapi karena terbentur tanggal merah dan cuti bersama, akhirnya prosesnya molor. "Jika tidak libur, setelah berkas diajukan, biasanya besoknya langsung cair," ujarnya. Rusnailah menyebutkan, ada 13 anggota KPPS yang akan menerima santunan. Sebelas karena sakit, dua karena meninggal.
Pertama adalah Chandra Dinata warga Kompleks Beringin, Banjarmasin Timur. Dia anggota KPPS TPS 27 Karang Mekar.
Kedua adalah petugas ketertiban TPS 23 Alalak Tengah. Namanya Muhammad Syofwaturrahman. "Namun, hanya ahli waris Chandra yang diberikan santunan. Sedangkan (Syofwaturrahman) karena statusnya ASN, ada asuransi dari Taspen," jelasnya. (*)
