Untuk mendukung program makan sehat bergizi gratis dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru bersama DPRD rela memangkas anggaran perjalanan dinas (perjadin).
Anggaran perjadin di lingkup eksekutif dan legislatif pada tahun ini akan dipotong dan alihkan untuk pendanaan makan gratis bagi para pelajar di kota ini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjarbaru, Jainudin mengatakan, penggunaan anggaran perjadin untuk makan gratis merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarbaru.
Baca Juga: Sejumlah Ruas Jalan Utama di Kota Amuntai Terendam Air Luapan Sungai
“Kita sisihkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Kita dapat Rp13 miliar (untuk makan gratis), semoga anggaran ini tercukupi," katanya.
Hanya saja, Pemko Banjarbaru belum mendapat petunjuk dari pemerintah pusat terkait besaran anggaran yang perlu disiapkan untuk program makan sehat bergizi tersebut.
“Belum ada petunjuk dari pemerintah pusat terkait mekanismenya, jadi kita mengalokasikannya itu dulu. Perjadin semua SKPD kita kurangi,” imbuh Jainudin.
Lantas apakah akan mempengaruhi kegiatan Pemko Banjarbaru? Jainudin mengklaim, meski anggarannya dikurangi, kegiatan perjadin tetap dilakukan. Baik di lingkungan Pemko maupun DPRD Banjarbaru. "Perjadin harus skala prioritas," tekannya.
Jika alokasi anggaran untuk program makan sehat bergizi ini tidak tercukupi, Jainudin memastikan akan ditutupi pada APBD Perubahan 2025. Namun ia menekankan tetap memanfaatkan anggaran yang ada.
“APBD Banjarbaru Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1,613 triliun, kita sisihkan untuk (program) makan sehat bergizi. Semoga cukup saja, karena kita belum ada gambaran,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Banjarbaru, Windi Novianto mengungkapkan, pemotongan anggaran untuk seluruh kegiatan perjadin di Pemko Banjarbaru sebesar Rp7 miliar. "Sedangkan anggaran perjadin di DPRD Banjarbaru yang dipangkas sebesar Rp4,9 miliar," ungkapnya.
Windi menyebut, anggaran yang dipotong akan diarahkan pada kegiatan strategis untuk kesejahteraan masyarakat, pengembangan kompetensi ASN serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Banjarbaru.
“Selain itu juga dilakukan penyesuaian demi mendukung program strategis pemerintah pusat yaitu makanan bergizi sehat,” pungkasnya. (*)
