Adapun perbatasan (batas tepi) yang di pinggir sungai besar maka adalah yang tersebut di bawah ini; Mulai di Teluk Simarak, terus di Seberang Pakan Jati, terus Seberang Lok Tunggul, terus Seberang Danau Salak naik ke daratnya Batu Tiris, terus Abirau, terus di Padang Kancur, dan Mandiwarah menyebelah Gunung Tunggul Buta, terus kepada pahalatan (garis batas pemisah) Riam Kanan dan Riam Kiwa dan pahalatan (garis batas pemisah) Riam Kanan dengan Tamunih yaitu Kusan.
Kemudian aku memberi Keris namanya Abu Gagang kepada cucuku. Kemudian lagi aku memberi pula suatu desa namanya Margasari dan Muhara Marampiyau, dan terus di Pabaungan ke hulunya Muhara Papandayan, terus kepada Desa Batang Kulur, dan Desa Balimau dan Desa Rantau dan Desa Banua Padang, terus ke hulunya Banua Tapin. Demikianlah yang berikan kepada cucuku adanya.
Syahdan maka adalah pemberianku yang tersebut di dalam ini surat kepada cucuku Andarun Hidayatullah hingga turun temurun anak cucunya cucuku Andarun Hidayatullah serta barang siapa ada yang maharu biru maka yaitu aku tiada rida dunia akhirat.
Kemudian aku memberi tahu kepada sekalian anak cucuku dan sekalian raja-raja yang lain dan sekalian hamba rakyatku semuanya mesti merajakan kepada cucuku Andarun Hidayatullah ini buat ganti anakku Abdur Rahman adanya.
Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, penobatan Cevi Yusuf Isnendar sebagai Raja Kebudayaan Banjar mendapat penolakan Kesultanan Banjar, berupa surat keberatan ditandatangani oleh 13 adipati/pejabat adipati. Di antaranya ditandatangani oleh H Pangeran Nurmaulana (Adipasti Kota Banjarmasin), Pangeran Rosa Syahrum (Adipati Kabupaten Barito Kuala), Gusti Alfian Zulkiram (Pj Adipati Kota Banjarbaru), H Pangeran Mardekansyah (Adipati Kabupaten Banjar), H Pangeran Nurzaman (Adipati Kabupaten Tapin), H Gusti Rukhaimi (Adipati Hulu Sungai Selatan), H Pangeran Muhammad Natsir (Adipati Hulu Sungai Tengah), H Pangeran Mastur (Adipati Hulu Sungai Utara), Gusti Lisanudin Tamrani (Adipati Kabupaten Tabalong), Pangeran Muhammad Tajudin (Adipati Kabupaten Tanah Laut), Pangeran Muhammad Erwin Arifin (Adipati Tanah Bumbu), Gusti Marhusin (Pj Adipati Kabupaten Balangan), dan Gusti Andriansyah (Pj Adipati Kabupaten Kotabaru).
Sekadar diketahui, dalam poin kelima surat keberatan tersebut, mereka juga menuliskan catatan sejarah Kesultanan Banjar. Sultan Adam Al-Watsiqubillah memang berwasiat bahwa Pangeran Hidayatullah adalah penggantinya. Namun akibat campur tangan Belanda, wasiat tersebut diabaikan dan tidak dijalankan karena pihak Belanda menghendaki Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar (memerintah tahun 1857–1859). Sementara itu, Pangeran Hidayatullah dalam suasana perjuangan perang Banjar, dibai’at oleh para panglima dan rakyat sebagai Sultan Banjar (memerintah tahun 1859-1862). Dalam siasat licik Belanda akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan ke Cianjur Jawa Barat.
Sepeninggal Pangeran Hidayatullah, masyarakat adat kemudian mengangkat dan menobatkan Pangeran Antasari sebagai Sultan dengan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mu’minin (memerintah 14 Maret 1862 - 11 Oktober 1862). Setelah beliau wafat, digantikan oleh anaknya yakni Pangeran Muhammad Seman (memerintah tahun 1862-1905). “Dari catatan tersebut bisa dilihat bahwa klaim saudara Cevi Yusuf Isnendar selama ini sebagai ‘pewaris takhta’ terpatahkan dengan sendirinya,” ungkap H Pangeran Nurmaulana (Adipasti Kota Banjarmasin) sebagai juru bicara Kesultanan Banjar.
Menurut mereka, gelar tersebut tidaklah sah. “Hanya pengakuan diri sendiri tanpa melalui prosesi Adat Badudus sebagaimana tradisi leluhur di Kesultanan Banjar,” lugas Maulana. (*)
