BANJARBARU – Kasus dugaan keracunan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa puluhan siswa di Kabupaten Banjar mendapat respons serius dari Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin. Gubernur secara tegas meminta seluruh penyedia makanan untuk segera memperketat kebersihan dan memastikan kualitas sajian yang didistribusikan.
H. Muhidin menekankan bahwa masalah keracunan MBG ini kompleks, namun faktor higienitas adalah kunci yang harus segera dibenahi. "Kalau keracunan MBG ini kan macam-macam permasalahannya. Tapi yang jelas, penyedia MBG harus menyiapkan pembersih dan membersihkan tempat nasinya, terutama di tempat orang jual. Jadi ini harus kita samakan dulu," ujar H. Muhidin di Banjarbaru, Jumat (10/10/2025).
Baca Juga: Keracunan MBG di Martapura, Puluhan Siswa Jadi Korban, Begini Kondisi Terakhir
Gubernur mengungkapkan, Polda Kalsel juga telah mengeluarkan arahan agar seluruh penyedia makanan menggunakan bahan pembersih yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah terulangnya kasus serupa yang baru-baru ini melanda sejumlah sekolah di Martapura.
"Kalau masih ada masalah, mungkin karena kualitas makanannya. Apakah dibuat terlalu pagi, atau gara-gara alat masaknya, itu juga harus diperhatikan," tambahnya.
Terkait tindak lanjut lebih lanjut, Muhidin menyebut Pemerintah Provinsi masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, mengingat kasus keracunan MBG juga terjadi di daerah lain.
Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan akan diperketat dan tindakan tegas siap diambil jika penyedia terbukti tidak memenuhi standar.
"Kita menunggu pemerintah pusat. Kalau pusat tidak ada gerakan, ya kita tetap. Tapi kalau ada instruksi dari pusat, apalagi kalau kasus ini terus berulang, kita akan pertimbangkan penutupan sementara," jelasnya.
Penutupan sementara akan dilakukan jika ditemukan penyedia yang tidak memperhatikan proses masakan atau cara membersihkan tempat makannya tidak sesuai harapan. Kasus keracunan ini menjadi peringatan bagi penyedia MBG untuk tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan higienitas demi keamanan pangan penerima manfaat. (*)
