PALANGKA RAYA – Keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng agar Bumi Tambun Bungai ditunjuk jadi ibu kota baru pengganti Jakarta bakal menemui jalan terjal. Pasalnya, lingkungan di Kalteng sebagian sudah rusak dan membuatnya jadi rawan bencana. Indikasi itu terlihat dari bencana banjir yang terjadi setiap tahun.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Kalteng (Walhi) Kalteng Dimas Hartono mengatakan, apabila Kalteng ditunjuk sebagai ibu kota, perencanaannya harus benar-benar matang. Dampaknya terhadap lingkungan harus dikaji dengan teliti. Jangan sampai hal itu justru menambah masalah baru.
”Kalau tidak layak dari segi yuridis dan lainnya, bahkan malah menimbulkan persoalan baru buat apa? Kami menginginkan proses perencanaan secara matang. Ada proses kontrolisasi, kajian, dan pemerintah juga harus memperbaiki lingkungan yang saat ini sudah rusak,” kata Dimas, Selasa (7/5).
Dimas menuturkan, perpindahan ibu kota bakal ada dampak bagi lingkungan. Selain itu, dampak sosialnya juga akan ada. Pasalnya, akan ada banyak orang yang berdatangan ke Bumi Tambun Bungai.
Menurut Dimas, kondisi wilayah yang sudah rusak, pemerintah daerah harus mampu memperbaikinya semaksimal mungkin. Jangan sampai setelah pemerintahan pindah ke Kalteng, pemerintah justru lepas tangan.
”Jangan sampai begini masalah lingkungan belakangan dipikirkan. Jangan seperti itu. Apalagi saat ini Kalteng kerap terjadi banjir dan kebakaran hutan. Pokoknya jangan sampai hanya euforia. Kalau hanya datang dipindahkan di Kalteng hanya menambah persoalan baru, ya percuma,” katanya.
Catatan Radar Sampit, tiga wilayah yang disiapkan sebagai calon ibu kota di Kalteng, yakni Palangka Raya, Gunung Mas, dan Katingan, sebagian kawasannya selalu dilanda banjir ketika curah hujan tinggi. Bahkan, Palangka Raya belum menemukan solusi jitu menangani banjir dadakan yang kerap terjadi.
Banjir tersebut disinyalir karena pembukaan hutan secara besar-besaran untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit. Daerah tangkapan dan resapan air berkurang, sehingga air membanjiri permukiman warga.
Kunjungan Presiden
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah (Kalteng). Hal itu sebagai tindak lanjut keseriusannya mengenai keinginannya memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, Selasa (7/5).
Presiden dijadwalkan akan meninjau sejumlah lokasi yang ditawarkan Pemprov Kalteng sebagai alternatif rencana pemindahan ibu kota atau yang lebih dikenal dengan sebutan segi tiga emas, yakni Kabupaten Gunung Mas, Katingan, dan Kota Palangka Raya.
Terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut, tiga kepala daerah yang wilayahnya bakal dijadikan lokasi pemerintahan baru, memastikan kesiapannya. Khususnya dari sisi lokasi lahan yang bakal digunakan.
Bupati Gunung Mas Arton S Dohong menegaskan, siap apabila pemerintah pusat menunjuk daerahnya sebagai bagian dari wilayah ibu kota baru. Bahkan, pemkab juga siap ikut memfasilitasi, mulai dari awal sampai bergeraknya pembangunan.
”Memang kami belum tahu persis lokasinya, tapi kalau itu wilayah segitiga, maka berada di wilayah Kecamatan Manuhing dan Manuhing Raya. Namun, secara keseluruhan kami siap untuk wilayahnya,” kata Arton.
Mengenai luas lahan di wilayah tersebut, Arton menegaskan, masih sangat luas. Bahkan, jika diperlukan 200 ribu hektare untuk keperluan pembangunan wilayah ibu kota negara, lahan di dua kecamatan itu masih mampu.
