SAMPIT- Di tengah upaya serius Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) mengusut kenaikan harga beras, terungkap adanya kendala infrastruktur. Kabupaten Kotim belum memiliki laboratorium khusus untuk menguji kualitas beras. Akibatnya, sampel beras harus dikirim ke Palangka Raya, yang memakan waktu dan biaya.
Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kotim, Johny Tangkere, mengungkapkan bahwa proses uji laboratorium diperlukan untuk memastikan ada tidaknya indikasi beras oplosan. "Di Kotim kita belum memiliki laboratorium khusus uji kualitas beras, sehingga sampelnya kita kirim ke Palangka Raya," ujarnya.
Keterbatasan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Kotim dalam merespons gejolak harga secara cepat. Namun, Johny menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk mendapatkan hasil uji yang akurat demi memberikan kepastian kepada masyarakat.
Pemkab Kotim Jamin Kualitas dan Harga Beras
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama di tengah gejolak harga beras. Untuk menjaga ketenangan, Pemkab mengambil inisiatif proaktif dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan mengirim sampel beras untuk diuji kualitasnya.
Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kotim, Johny Tangkere, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh beras yang layak konsumsi dengan harga yang wajar. "Kita ingin memastikan masyarakat memperoleh beras layak konsumsi dengan harga yang wajar," tandasnya.
Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab dalam menjamin bahwa kenaikan harga yang terjadi murni karena faktor pasar, bukan karena adanya praktik curang yang merugikan masyarakat. Johny menyatakan semua kemungkinan sedang ditelusuri, termasuk dugaan adanya oplosan. (*)
