BANJARMASIN - Kemarin (10/7), Gedung DPRD Kalsel digoyang dua unjuk rasa. Beda ormas, tapi isunya identik. Menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Aksi pertama sekitar jam 9 pagi oleh Aliansi Masyarakat Kalsel Anti Komunis. Diikuti belasan demonstran. Alih-alih berorasi, mereka memilih beraudiensi bersama Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.
Koordinator aksi Aspihani Ideris menyampaikan, pernyataan sikap terkait rencana DPR RI yang ngotot membahas RUU kontroversial tersebut.
Menurutnya, dalam lima tahun terakhir, terasa sekali ada upaya kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setidaknya, pembahasan paham komunis.
Bahkan, Aspihani menekankan, kian berbahaya karena kebangkitan komunis didorong elit politik. Baik dari eksekutif maupun legislatif.
Maka aliansi ini harus bersikap. Pertama, RUU HIP itu berbau komunis dan menafikan peran agama. Serta tidak memasukkan TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme serta larangan keberadaan PKI.
Kedua, mendesak pimpinan DPR RI menyetop pembahasan. Membubarkan pansus dan mencabutnya dari Prolegnas.
Ketiga, mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa TAP MPRS 1966 belum dicabut. Kepastian itu tertuang dalam TAP MPR Nomor I Tahun 2003. Artinya, larangan terhadap PKI masih berlaku.
Keempat, presiden wajib menjalankan TAP MPRS 1966 dengan sungguh-sungguh. Kelima, mendesak presiden memerintahkan aparat untuk mencegah kebangkitan PKI.
Kelima, menolak kriminalisasi ulama dan habib yang kritis. Terakhir, menyerukan kepada masyarakat agar waspada terhadap ideologi ekstrem yang coba merongrong Pancasila. “Kami mengimbau agar presiden menjalankan amanat tersebut,” pintanya.
Sementara itu, ketua dewan juga setuju dengan sikap aliansi. “DPRD Kalsel menolak RUU HIP dan menyuarakan agar MPR dan DPR bukan hanya menunda pembahasan, tapi juga mencabut RUU tersebut dari Prolegnas,” tegas Supian.
Menurut politikus Partai Golkar itu, tafsir Pancasila sudah jelas dalam UUD 1945. Jadi tak perlu dijabarkan lagi menjadi Trisila atau Ekasila. “Kami sudah komunikasi dengan DPR, insyaallah tidak dilanjutkan,” pungkasnya.
Siangnya, seusai salat Jumat, ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Banua Lambung Mangkurat (Arbal) menggelar aksi di pertigaan Jalan Lambung Mangkurat.
Hujan yang mengguyur Banjarmasin tak menyurutkan niat pengunjuk rasa. Mereka membawa beragam atribut. Intinya, menolak RUU HIP.
