PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Persoalan legalitas lahan pendidikan kembali menjadi perhatian pemerintah daerah. Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis, menekankan pentingnya inventarisasi aset untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari.
“Secara umum, lepas dari fasilitas pendidikan terkait lahan, saya harap lahan yang ada di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) segera diinventarisasi,” ujarnya.
Baca Juga: Wabup Berau Gamalis Tekankan Sinergi Lintas Sektor untuk Majukan Pariwisata
Gamalis menyebut, permasalahan lahan pernah terjadi di kawasan Derawan. Ia menilai kelemahan pemerintah terletak pada pencatatan aset hibah yang tidak rapi.
Kondisi itu kerap menimbulkan masalah saat pemberi hibah meninggal dunia, sehingga menimbulkan sengketa karena masih merasa dimiliki pihak keluarganya. “Ketika yang memberi hibah wafat, menjadi sengketa di kemudian hari,” katanya.
Menurutnya, langkah inventarisasi menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk lahan milik sekolah dasar, tetapi juga SMP. “Kita sebagai pemerintah harus segera melaksanakan inventarisir segera,” tegasnya.
Baca Juga: Jalan Poros Pegat Bukur Jadi Perhatian Serius, Pemkab Berau Bertekad Segera Melakukan Perbaikan
Ditambahkan, inventarisasi aset juga sangat penting dilakukan sebelum pembangunan fasilitas pendidikan dimulai. “Sebelum kita membangun itu memang harus memastikan legal daripada bangunan yang akan dibangun,” ucapnya.
Kepastian legalitas lahan harus dipastikan clean and clear agar pembangunan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Ia mencontohkan, adanya kasus di beberapa daerah yang menghadapi persoalan hukum karena status lahan tidak jelas.
Menurutnya, sinkronisasi antarinstansi menjadi kunci agar langkah inventarisasi efektif. Dengan begitu, aset bisa terselamatkan dan memberi manfaat jangka panjang.
Baca Juga: Berau Ikuti Penilaian Arindama Bidang Pelayanan Publik dan Kesetaraan Gender
Seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan lahan untuk fasilitas publik akan terus meningkat. Jika inventarisasi tidak dilakukan dengan baik, konflik sosial dikhawatirkan bisa muncul. “Penduduk semakin besar, hilir mudik makin tinggi, kalau tidak diinventarisir dengan baik ketika dipakai masyarakat akan menimbulkan konflik,” jelasnya. (adv)
