PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan turun langsung menemui ratusan sopir truk ekspedisi yang menggelar unjuk rasa damai di Bundaran Mayor Alianyang, Kamis (16/10). Aksi itu merupakan bentuk protes terhadap kelangkaan dan ketidakmerataan distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis solar subsidi, yang dituding lebih banyak dikuasai oleh pelangsir.
Ketidakmerataan distribusi ini menyebabkan terganggunya rantai logistik dan distribusi barang di wilayah Kalbar.
Baca Juga: “Pelangsir Aman, Sopir Truk Kelimpungan”: Sopir Truk Kalbar Protes Kelangkaan Solar Subsidi
Instruksi Tegas dan Tenggat Waktu Seminggu
Di hadapan para pengemudi, Krisantus menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dengan tindakan cepat. “Pemerintah Provinsi tentu menyambut baik aspirasi ini. Kami akan segera menginstruksikan Pertamina untuk menertibkan distribusi BBM agar lebih merata,” tegas Krisantus.
Ia menuturkan, Pemprov Kalbar akan mengeluarkan instruksi resmi kepada Pertamina dan BPH Migas dalam waktu sepekan ke depan. Kebijakan itu akan mencakup langkah-langkah penataan distribusi solar di seluruh SPBU, termasuk penertiban jalur antrean kendaraan ekspedisi.
Wagub memastikan akan ada sanksi tegas bagi SPBU yang terbukti melanggar aturan penyaluran BBM subsidi. “SPBU yang tidak patuh akan kami beri sanksi mulai dari peringatan, pengurangan kuota, hingga pencabutan izin operasional. BBM harus sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan ke kelompok tertentu,” tegasnya.
Krisantus juga menyinggung dugaan praktik mafia BBM yang bermain dalam penyaluran solar bersubsidi.
“Kami tidak ingin SPBU menjadi sarang mafia solar. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas agar distribusi BBM berjalan sesuai aturan,” ucapnya, sambil mengimbau masyarakat dan sopir ekspedisi untuk aktif melaporkan SPBU nakal atau praktik penyelewengan BBM kepada pihak berwenang.
Mengenai aktivitas pelangsir, Krisantus mengakui adanya dinamika sosial-ekonomi, namun menegaskan bahwa: “Secara aturan, pelangsir tidak boleh. Jangan sampai pelangsir lebih diutamakan dibanding kendaraan ekspedisi yang mengangkut kebutuhan masyarakat.” (*)
