Terkait pendapatan bagi hasil royalti untuk daerah dari batu bara, diakui Tamrin, angkanya pasti mengalami penurunan, karena memang produksi juga menurun."Makanya karena pendapatan menurun jadi belanja kita kurangi. Ini terjadi hampir di semua daerah, bukan cuma di kita,” ujarnya.
Kepala BPKAD Hulu Sungai Tengah Teddy Taufani mengamini ini. Dia menjelaskan ada beberapa sektor yang harus mendapat suntikan dana karena terdampak pagebluk Covid-19. “Ada dana untuk sektor kesehatan, ekonomi, jaring pengaman sosial dan penerimaan bantuan sosial,” ujarnya belum lama tadi.
Penanganan Covid-19? tidak dianggarkan secara khusus. Namun setiap instansi membuat pos anggaran yang terkait Covid-19. "Dana akan diambil dari situ,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) juga sudah bersiap melakukan efisiensi penghematan anggaran tanpa mengurangi skala prioritas dan program kegiatan di tahun mendatang.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) drh H Suyadi mengatakan bahwa sebagai daerah non penghasil mineral tambang, APBD HSU tergantung pada gelontoran transfer pusat dan sektor pajak dan retribusi dan sumber pungutan yang sah.
"HSU mendapatkan seperti Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK. Termasuk pungutan sah. Namun pada pandemi Covid-19 ini anggaran mengalami rikufosing anggaran untuk penanganan Covid-19," kata Suyadi pada Radar Banjarmasin kemarin "Kita mencoba rasionalisasi kegiatan. Kemudian kita akan menggunakan skala prioritas. Dan melibatkan SKPD. Jadi SKPD yang tahu mana program prioritas yang akan dijalankan di tengah Pandemi saat ini," terangnya.
DI Kotabaru, Pemkab Kotabaru yang terlilit masalah piutang di tahun lalu, akan fokus membayar utang senilai Rp79,8 M. Karena itu, pembangunan fisik akan mengandalkan Dana Alokasi Khusus.
"Syukurnya DAK kita naik sebesar Rp75,4 M. Walau memang kenaikan itu tidak bisa nutup penurunan sektor pendapatan lainnya," ujar Kepala BPKAD Risya Ahyani, kemarin petang di kantornya.
Walau anggaran RAPBD 2021 belum disahkan, namun kata Risa arahnya sudah jelas. Kegiatan fisik di lapangan terpaksa mereka kurangi. Penghematan di banyak program pun dilakukan.
Yang berbeda mungkin hanya Tapin. Sekda Masyraniansyah mengatakan pengurangan anggaran di RAPBD 2021 tidak terjadi. "Malah bisa naik. Untuk pasti saat pembahasan KUA PPAS nanti," jelasnya.
Dia memberitahukan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapin terdiri dari PBB sektor pedesaan, pajak reklame, pajak rumah makan dan katering, pajak tempat hiburan, pajak galian C, pajak parkir dan retribusi kekayaan daerah.
"Totalnya mencapai Rp 72.838.553.830," ucapnya didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapin, Sufiansuah. Itu belum lagi dengan royalti bagi hasil. "Tapi royati itu tidak tentu, karena berdasarkan penerimaan negara. Kalau besar, otomatis ke daerah juga akan besar," ujarnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Laut juga optimistis dalam kondisi sekarang. Capaian PAD Tanah Laut hingga saat ini mencapai 86 persen atau setara Rp 129.377.213.414,33 dari target PAD pada tahun 2020 yang ditentukan Pemkab Tala setelah terjadi refocusing anggaran.
Capaian sebesar itu, ungkap dia, dinilai menguntungkan dan sangat baik ditengah kondisi semua daerah yang masih dibelit persoalan pandemi virus corona. Dia menambahkan ini adalah semangat untuk menggali berbagai potensi pendapatan, diantaranya pajak parkir untuk gerai usaha retail perdagangan.
Royalti Tergerus, Utamakan Prioritas
