BANJARBARU - Rencana refocusing anggaran untuk penanganan bencana di Kalsel bakal menghambat beberapa kegiatan. Salah satunya, tertundanya pelaksanaan kajian pembangunan jalan menuju calon ibu kota negara (IKN).
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Yasin Toyib mengatakan, kajian jalan menuju calon IKN atau Kalsel ke Kabupaten Penajam Utara (PPU), Kalimantan Timur rencananya dilakukan tahun ini. Namun, adanya refocusing anggaran kegiatan ini terpaksa ditunda.
"Nilainya sekitar Rp1 miliar. Sudah ada konsultannya, tapi karena ada pengalihan anggaran maka kita batalkan dulu. Kalau tahun depan ada anggarannya, baru bisa kita laksanakan," katanya.
Dia mengungkapkan, kajian dilakukan guna mengetahui jalur mana yang cocok untuk membangun jalan antara Kalsel dan calon IKN. "Tapi, kegiatan ini juga masih belum terlalu penting. Jadi bisa saja ditunda. Apalagi rencana pemindahan IKN juga masih belum jalan, karena adanya pandemi Covid-19," ungkapnya.
Adanya refocusing anggaran, kata Yasin, Bidang Bina Marga diminta bisa mengumpulkan Rp20 miliar untuk dialihkan ke kas penanganan bencana. "Karena pagu di Bina Marga Rp200 miliar. Jadi, kalau direfocusing 10 persen maka Rp20 miliar," bebernya.
Untuk bisa mendapatkan Rp20 miliar, dia menyampaikan, pihaknya menyiasatinya dengan cara mengumpulkan uang dari sisa lelang proyek. "Misal, ada proyek pagunya Rp4 miliar. Lalu, dalam lelang ada kesepakatan dengan kontraktor bahwa nilai proyeknya Rp3,6 miliar. Jadi, ada sisa Rp400 juta. Sisa itu lah yang bisa kita alihkan," ucapnya.
Ditambahkannya, ketika tidak ada refocusing, anggaran sisa lelang sebenarnya sangat bermanfaat. Karena bisa digunakan untuk memperbaiki jalan atau menambah pekerjaan. "Karena kalau tidak digunakan, sisa lelang ini akan jadi silpa. Jadi, lebih baik kita manfaatkan," tambahnya.
Selain merefocusing uang sisa lelang, Yasin mengungkapkan, pihaknya juga bakal memotong anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK) supaya bisa mencukupi Rp20 miliar. "Kalau gaji honorer jelas tidak bisa dipotong," ungkapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akhirnya memutuskan merefocusing anggaran. Ini dilakukan demi menambah keuangan untuk mengantisipasi bencana yang tidak terduga.
"Nanti ada beberapa anggaran kegiatan yang direfocusing untuk mencukupi belanja tak terduga. Karena kita masih menghadapi ancaman banjir, karhutla dan lainnya yang tidak bisa diprediksi," kata Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA usai rakor bersama kepala daerah se-Kalsel di Gedung Idham Chalid, Jumat (4/3).
Dia mengaku sudah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengevaluasi kegiatan apa saja yang perlu direfocusing. "Jadi berapa anggaran yang direfocusing belum diputuskan, karena masih dievaluasi. Kegiatan yang belum prioritas saya kira nanti bisa dialihkan ke yang lebih penting," paparnya.
Selain Pemprov Kalsel, Safrizal menyampaikan, dirinya juga meminta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan refocusing anggaran. "Karena ini juga dalam rangka mendukung program pasca bencana banjir," ucapnya.
Sama dengan pemprov, dia menyebut, pemerintah kabupaten/kota juga bakal mengevaluasi berapa anggaran yang direfocusing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. "Nanti mereka (para pemerintah daerah) akan melaporkan ke kami, terkait berapa anggaran yang direfokusing," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kalsel, Agus Dyan Nur menuturkan, refocusing anggaran memang perlu dilakukan Pemprov Kalsel.
