Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80 ribu Koperasi Merah Putih, Senin (22/7). Setelah diluncurkan, seluruh koperasi seharusnya sudah beroperasi. Namun, di Kalsel beberapa masih kebingungan soal modal dan jenis usaha.
BANJARMASIN - Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Koperasi Merah Putih (KMP) yang sudah diluncurkan ternyata belum ada yang beroperasi. Mereka masih bingung bagaimana mencari modal untuk menjalankan usaha.
Kepala Dinas Perdagangan HST, Irfan Sunarko mengaku mengetahui bahwa modal bisa dipinjam di himpunan bank negara (Himbara) dan lembaga penyalur dana bergulir (LPDB). Namun aturan legal dan mekanisme peminjaman belum ada. Irfan menambahkan, sempat ada beberapa upaya yang bisa dijadikan opsi dalam memulai KDMP. Seperti pinjam dana ke berbagai lembaga. "Namun syaratnya cukup berat. Seperti harus ada jaminan yang nilainya sama dengan dana pinjaman," ujarnya usai menghadiri peluncuran KMP serentak secara daring, Senin (21/7).
Hal ini menurutnya tidak memungkinkan, sebab para pengurus koperasi tidak ada yang bersedia menjadikan harta benda mereka sebagai jaminan. Apalagi, sebanyak 167 KMP di HST semuanya baru dibentuk. Artinya mereka tidak punya modal dan aset bahkan kompetensi untuk mengelola koperasi dari awal.
Sementara itu, di Tapin ada 135 KMP yang dibentuk. Namun di balik seremoni peluncurannya, realitas di lapangan menunjukkan potret yang beragam. Ada yang mulai bergerak maju, ada pula yang masih terseok mencari arah.
Kepala Desa Lawahan, Kecamatan Tapin Selatan, Yadi mengaku, koperasi yang mereka dibentuk masih ada kekurangan. “Kami masih lemah dalam pengetahuan pengelolaan keuangan dan SDM. Tapi ini pelan-pelan terus kami benahi,” katanya.
Kesulitan juga dialami Desa Miawa, Kecamatan Piani. Kepala Desa, Amat M, mengakui bahwa koperasi di wilayahnya masih stagnan. “Belum ada strategi dari pengurus. Karena dari awal ini bukan inisiatif pengurus koperasi, melainkan kewajiban dari pemerintah pusat,” tuturnya dengan jujur.
Hingga kini belum ada jenis usaha yang direncanakan. Dana operasional pun masih disokong dari anggaran pemerintahan desa. “Kami tunggu modal dulu, baru melihat potensi desa. SDM pengurus sih bagus, bahkan ada yang sarjana. Tapi kalau semangat dari awalnya tidak tumbuh dari masyarakat, ya sulit juga jalan,” ujarnya.
Di Kalsel sendiri ada 2.013 KMP yang diluncurkan. Desa Indrasari, Martapura, Kabupaten Banjar terpilih sebagai lokasi peluncuran regional sekaligus percontohan utama.
Koperasi ini rencananya tidak sekadar menyediakan layanan simpan pinjam, tapi akan mengelola berbagai usaha, mulai dari sembako, obat-obatan, klinik kesehatan hingga penyewaan. “Konsep kami mendorong potensi desa agar lebih berdaya. Tidak cuma simpan pinjam,” kata Wakil Ketua Bidang Usaha KMP Indrasari, Nasrul, Sabtu (19/7).
Modal awal koperasi ini berasal dari iuran pendiri, total Rp 990 ribu. Pengurusnya terdiri dari warga setempat. Selain di Desa Indrasari, Kabupaten Banjar total sudah mendirikan 290 koperasi di 277 desa dan 13 kelurahan. Angka ini diklaim melampaui target waktu nasional.
Kemudian di Banjarmasin, pemerintah kota membentuk 52 Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan. Setiap koperasi mendapat alokasi anggaran dari pemko sekitar Rp2,5 juta untuk pengurusan akta notaris. "Untuk modal usaha nantinya akan dikucurkan oleh pemerintah pusat. Tapi besarannya masih belum diinformasikan,” ujar Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) Banjarmasin, Isa Ansari, Sabtu (19/7). Isa menyebut, mayoritas Koperasi Merah Putih di Banjarmasin akan bergerak di bidang penjualan sembako dan gas LPG.
Sebanyak 131 KMP di Kabupaten Tabalong juga sudah terbentuk. Jenis Usaha yang dijalankan, mulai dari usaha perdagangan sembako, sarana produksi pertanian, dan kebutuhan harian masyarakat. "Ada juga pengelolaan hasil pertanian dan perikanan lokal," ujar Kepala Diskop UKM Perindag Tabalong, Syam'ani, Senin (21/7).
