SAMPIT – Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai belum sejahtera sepenuhnya. Hal itu diukur dari masih banyaknya warga yang mendapat upah di bawah standar. Karena itu, Bumi Habaring Hurung saat ini memerlukan pemimpin yang fokus pada kepentingan masyarakat.
Suprianti Rambat, pengusaha yang sukses merambah bisnis properti di Kota Sampit mengatakan, Kotim sangat memerlukan pemimpin yang mampu berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat dari segala aspek. Terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
”Periode selanjutnya kita perlu pemimpin yang bisa lebih menyejahterakan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah,” ujar Suprianti yang akrab disapa Bu Rambat ini.
Menurutnya, kehidupan sebagian besar masyarakat Kotim masih jauh dari sejahtera. Dia kerap menemukan masyarakat menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah dan tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup.
”Meskipun Pemkab Kotim menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 2,7 juta di tahun 2019, masih banyak saya temukan masyarakat yang berpenghasilan di bawah satu juta,” ujarnya.
Suprianti mengungkapkan, pernah menemui masyarakat yang perekonomiannya sangat tidak layak. Warga tersebut bekerja di jasa pencucian baju dengan upah Rp 800 ribu per bulan.
”Bukan hanya satu atau dua orang yang saya temui berpenghasilan di bawah Rp 1 juta, ada banyak. Saya prihatin melihat ini. Bayangkan saja, kalau angsuran rumah per bulan katakanlah Rp 700 ribu, bisa makan apa?” ujarnya.
Menurutnya, penghasilan di bawah Rp 1 juta sangat tidak wajar, karena seseorang memerlukan biaya untuk makan, transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya. Pemerintah harusnya tak tinggal diam, karena sumber penghasilan masyarakat yang layak merupakan salah satu cara untuk menyejahterakan masyarakatnya.
Dengan begitu, lanjutnya, pemerintah daerah harus berupaya mengentaskan masyarakat berpenghasilan rendah. Paling tidak kesejahteraan masyarakat bisa terwujud melalui pemberian upah tenaga kerja yang layak sesuai UMK.
”Kalau ada karyawan yang digaji Rp 1,5 saya masih memaklumi, tetapi sampai ada yang digaji di bawah Rp 1 juta, pemerintah harus melakukan razia kepada pemberi kerja, karena saya yakin banyak yang menggaji karyawannya di bawah Rp 1 juta,” tegasnya.
Kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, lanjut Suprianti, harus benar-benar diperhatikan dan diprioritaskan. Selain itu, pemerintah juga perlu menyejahterakan semua aspek secara menyeluruh, baik kesehatan, pendidikan, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan. Hal itu menjadi tugas pemimpin daerah.
”Kami ingin sosok pemimpin yang bisa menyejahterakan segala-galanya,” ujarnya.
Suprianti mengaku pernah mendapat laporan dari masyarakat karena pelayanan RSUD dr Murjani Sampit dan ketersediaan alat yang minim. Warga ingin pelayanan maksimal, terutama sesuatu yang genting agar segera diprioritaskan. Alat penunjang kesehatan yang masih kurang diharapkan segera dilengkapi.
Terkait pendidikan, Suprianti mengatakan, sering menemukan anak-anak tidak sekolah dan berkeliaran di jalanan. Hal itu disebabkan latar belakang ekonomi dan kesadaran orang tua yang minim. Pemerintah seharusnya tak membiarkan hal itu. ”Kita bukan mencari siapa yang salah, tetapi setiap masalah ayo bersama-sama dicari solusinya,” tegasnya.
Berkenaan dengan infrastruktur, Suprianti mengatakan, siapa pun pemimpin daerah akan bisa melanjutkannya. Namun, untuk tetap komitmen menyejahterakan kepentingan rakyat jauh lebih penting.
