Ketua TAPD, Halikinnor menambahkan, persoalan pembahasan yang tertunda sebenarnya sederhana. Namun, karena adanya perbedaaan pandangan hingga tarik ulur mengenai defisit, sehingga menjadi polemik.
Halikin menuturkan, polemik defisit RAPBD yang disoroti sejumlah pihak akan lebih memudahkan pembahasan anggaran. Pasalnya, pembahasan akan dilakukan secara terbuka dan transparan.
”Ya, tidak masalah berpolemik seperti ini. Artinya akan jadi perhatian dan pembahasan akan lebih terbuka dan transparan nantinya,” kata dia.
Halikinnor juga menegaskan, angka desitif yang begitu besar itu merupakan fakta dan bukan rekyasa. Penyebabnya adanya pemangkasan dana bagi hasil dari pusat dari Rp 139 miliar menjadi sebesar Rp 84 miliar. Selain itu, juga pembayaran proyek multiyears ratusan miliar.
”Makanya, salah satu jalan saya mengambil kebijakan yang sangat tidak populer, yakni memangkas semua kegiatan perjalanan dinas 25 persen. Tidak ada pengadaan seragam, mobil, dan lain sebagainya. Saya tahu keputusan kami itu membuat kalangan ASN akan tidak nyaman tahun 2020 nanti, tapi ini semua demi kepentingan daerah juga,” tandasnya. (ang/ign)
