“Mereka (konsultan) akan melihat potensi kampung, akan diapakan. Kalau hanya mengandalkan kepala kampung, takutnya tidak sampai tujuan. Termasuk melibatkan NGO dan perusahaan, karena kita tidak bergantung seluruhnya pada APBD,” terangnya.
Baca Juga: Wabup Berau Gamalis Buka Biatan Expo 2025, Wadah Tampilkan Potensi Kampung dan Ekonomi Kreatif
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa dorongan ini bukan hanya untuk camat, melainkan juga OPD terkait.
Menurutnya, kampung harus dipersiapkan agar mampu mandiri meskipun alokasi dana dari pusat maupun daerah tidak besar.
“Karena tidak selamanya ADK besar atau ada. Tidak ada jaminan ADK ada terus, makanya kampung harus dipersiapkan mandiri,” ucapnya.
Ia menambahkan, dari sekitar 100 kampung di Berau, hanya sekitar 20 kampung yang sudah mulai mengembangkan PAK, sebagian melalui badan usaha milik desa (BUMDes) maupun sektor potensial lainnya. “Masih sedikit kampung yang punya PAK,” kata Tenteram.
Ia menegaskan, penguatan PAK menjadi penting agar kampung tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer. Apalagi ke depan, tidak ada jaminan dana tersebut tetap tersedia.
“Jangan sampai nanti tidak siap. Dana yang ada di kampung harus dioptimalkan penggunaannya untuk masyarakat,” tegasnya.
Rapat tertutup ini diakhiri dengan arahan agar para camat segera menindaklanjuti hasil koordinasi bersama kepala kampung di wilayah masing-masing.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap setiap kampung mampu memaksimalkan potensi dan mempersiapkan kemandirian finansial yang berkelanjutan. (adv)
