"Kita tidak boleh tutup mata. Setiap perempuan dan anak berhak hidup aman, bebas dari kekerasan, dan memiliki akses terhadap keadilan. Kalau kita semua diam, maka kejahatan akan terus berulang," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Gamalis mendorong adanya program rutin edukasi hukum berbasis kampung yang digerakkan oleh DPPKBP3A, didukung oleh kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak.
Ia juga meminta agar para kepala kampung diberi pelatihan dasar mengenai hukum keluarga dan perlindungan anak agar bisa menjadi garda terdepan di wilayah masing-masing.
"Kita tidak bisa lagi menunggu semuanya dari kota. Kita harus memberdayakan aparat kampung agar menjadi pelindung pertama masyarakatnya. Itulah wajah kehadiran pemerintah yang sebenarnya," jelasnya. (adv)
