Terpisah, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyebut persoalan terbatasnya jumlah pabrik kelapa sawit yang berdampak pada harga jual TBS petani, menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait.
"Selama ini petani kita berada pada posisi yang lemah karena minimnya infrastruktur industri pendukung. Akibatnya, mereka terpaksa menjual ke luar daerah yang memiliki pabrik lebih banyak, seperti Kutai Timur. Ini jelas merugikan daerah, baik dari sisi ekonomi maupun potensi pendapatan," ujarnya.
Dedy menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, khususnya untuk sektor industri hilir kelapa sawit.
Ia berharap pemerintah daerah bisa lebih aktif memfasilitasi investor yang ingin membangun pabrik di wilayah-wilayah sentra sawit seperti pesisir.
"Kita perlu mendorong pemerataan pembangunan pabrik di seluruh wilayah, bukan hanya terpusat di Segah atau Kelay. Kalau perlu, siapkan inovasi khusus agar investor tertarik. Karena kalau tidak begitu, petani kita akan terus menjual keluar, dan kita akan terus ketinggalan dalam rantai industri sawit ini," katanya. (*/aja/far)