Dia menjelaskan, mengapa hibah baru diberikan pada penghujung akhir tahun. Hal ini karena dapat diakomodir pada APBD-P 2023. Pemberian hibah ini diakomodir setelah urusan wajib pemerintah daerah terpenuhi, yaitu pembayaran gaji ASN, serta sesuai kewenangan daerah dan peraturan yang berlaku.
Selain itu, urusan wajib lainnya, adalah pendidikan dan kesehatan. Setelah urusan wajib dapat teralokasi anggaran, maka usulan hibah dapat dipertimbangkan untuk diakomodir. Pemberian hibah juga tidak bisa dilakukan berulang-ulang dan sampai waktu yang tidak terbatas.
"Seperti disampaikan perwakilan penerima hibah dari Air Upas tadi, saya sangat senang mendengar laporannya. Inilah yang kami harapkan menjadi corong pemerintah daerah.
Tadi kita dengar dibantu dengan hibah sebesar Rp450 juta, dibangunkan asrama putri nilainya Rp1,6 miliar. Seperti itulah ketentuan dan arah dari bantuan hibah," tegasnya.
Dari hibah pada APBD-P 2023, dapat mencontoh konsep pembangunan seperti dilakukan pada asrama putri di Air Upas. Jangan sampai, pembangunan baru dilakukan setelah adanya bantuan hibah.
Namun dengan adanya hibah, justru meningkatkan progres dari pembangunan fisik yang ada.
"Setelah menerima bantuan hibah, manfaatkan sebaik baiknya. Jika nilai pembiayaannya melalui hibah belum mencukupi, saya harap digalang kekuatan masyarakat untuk mewujudkan dan menyelesaikan pembangunan sebagaimana diinginkan, karena itu perlu ada strategi bagaimana pembangunan cepat selesai," ujarnya.
Farhan menambahkan, dengan dana terbatas, sebaiknya membangun fisik masjid terlebih dahulu, dibandingkan membangun menara.
Sebab, sebuah masjid tanpa menara juga tidak bermasalah. Dia menilai sebuah menara adalah arsitektur. Oleh karena itu, strateginya adalah membangun yang utama terlebih dahulu.
"Saya berpesan, manfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya. Kita tidak ingin persoalan dana hibah ini menimbulkan persoalan hukum," pesan Farhan. (afi)
