Prokal.co - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan sebanyak 65 orang anggota DPRD Kalbar terpilih untuk periode 2024-2029, pada hari Selasa(28/5) lalu.
Penetapan nama-nama tersebut diumumkan setelah setelah hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil
Adapun 65 nama yang ditetapkan berasal dari delapan daerah pemilihan berbeda. Dari jumlah tersebut, terhitung sebanyak 25 merupakan wajah baru, yang sebagian besar adalah anggota DPRD Kabupaten/Kota sampai pendatang baru di Politik Kalbar.
Baca Juga: Teras Samarinda I Segera Rampung, Soal Parkir, Dishub Tak Dilibatkan
Seperti Zulfydar Zaidar Mochtar Sekretaris DPW PAN Kalbar sekaligus caleg terpilih dari Kalbar 1 (Kota Pontianak) mengatakan bahwa Lembaga DPRD baginya bukan hal baru.
"Lembaga parlemen bagi saya bukan hal baru. Namun sebagai caleg terpilih DPRD Kalbar dapil Kota Pontianak yang sudah ditetapkan KPU Kalbar, tentu sedikit banyak memahami struktural penganggaran dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat," ucapnya.
Menurut dia seperti persoalan kekinian dan yang dihadapi era sekarang adalah soal belanja daerah harus berimbang dengan modal kerja. Operasional juga harus efisiensi terkait anggaran publik ini.
"Kaitannya ke depan adalah PAD Kalbar dan bicara soal APBD Kalbar, yang harus tumbuh sepanjang tahun," ucapnya.
Dia menambahkan bahwa banyak hal dari sini yang dapat diminta dalam rangka memperoleh PAD Kalbar signifikan, terutama bagi hasil ekspor.
Sudah waktunya Kalbar ditetapkan sebagai daerah pengekspor hasil alam dan tambang. "Kalau dikelola menyeluruh, maka dampak PAD buat Kalbar bakalan besar sekali," kata dia.
Dari dulu, lanjutnya, hasil alam dari Kalbar berupa sawit, karet, bauksit, dan mungkin emas selama ini dikelola belum menyeluruh. Sebagian dikelola masyarakat.
"Memang ada ANTAM. Juga kelapa sawit dikelola begitu banyak, plasma-inti dan pengembangan lain seperti biodiesel berpotensi dijadikan PAD Kalbar," ujarnya. "Jangan sampai, Kalbar hanya sebagai tempat produksi," lanjut dia.
Kabupaten-Kabupaten di Kalbar tidak sedikit berdiri banyaknya perusahan besar. Dia berharap mempekerjakan warga Kalbar, minimal warga sekitar lokasi perusahaan tetap menjadi tujuan Utama.
"Itu yang kita harapkan ke depan," ucap Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ini.(den)
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: Pontianak Post