Haji Subhan Nur menegaskan dirinya mendorong kepada pimpinan DPRD Kalbar untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus), yang akan mengkaji secara transparan dan objektif penggunaan anggaran tersebut.
"Saya mendorong pimpinan DPRD untuk segera membentuk pansus khusus yang akan membahas anggaran pengadaan kendaraan dinas bermotor dalam APBD Kalbar tahun 2025. Sebab, kita bertanggung jawab kepada rakyat soal efisiensi. Alangkah baiknya andai memang kendaraan dinas masih bagus dan layak pakai itu yang dipergunakan. Dahulukan anggaran kepentingan publik untik rakyat,” ujar Subhan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Sekretaris Daerah, Harisson, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas dilakukan demi memenuhi kebutuhan operasional, terutama dalam menyambut kunjungan pejabat pusat.
"Pemprov tetap melakukan efisiensi secara menyeluruh. Hasil efisiensi itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, antara lain infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ucap Harisson.
Ia menambahkan bahwa selama ini kendaraan dinas yang digunakan sudah tua, seperti Nissan Serena tahun 2007 dan dua unit bus keluaran 2010, sehingga sering kali harus menyewa kendaraan tambahan.
“Karena kendaraan yang tersedia di Pemprov banyak yang sudah tua, sering kali kami harus menyewa kendaraan yang lebih representatif sesuai standar pejabat tinggi. Itu justru menimbulkan beban anggaran yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan membeli (kendaraan),” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, juga ikut memberikan tanggapan tajam atas rencana pengadaan mobil dinas ini. Menurutnya, langkah Pemprov Kalbar tidak selaras dengan semangat efisiensi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Sebaiknya jangan bersandiwara soal efisiensi, tapi di belakang habiskan belasan hingga puluhan miliar untuk hal-hal yang bukan prioritas. Lebih baik uang itu digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang hancur. Agar masyarakat juga bisa merasakan hasil kerja Gubernur dan Wakil Gubernur,” ucap Uchok.
Kritik tajam pun datang dari masyarakat Kalimantan Barat yang merasa kebijakan ini jauh dari kebutuhan riil rakyat. Banyak warga yang mulai menyuarakan aspirasi mereka melalui media sosial dan aksi protes kecil-kecilan. Tekanan kepada DPRD untuk segera membentuk pansus semakin kuat. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang merupakan hak mereka sebagai warga negara. (den)
