PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), terus menjadi perhatian berbagai pihak.
Salah satunya disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah.
Ia mendorong, agar potensi sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, dapat dimaksimalkan melalui pembangunan industri hilir.
Baca Juga: Penangkapan Pasangan Suami-Istri Terduga Teroris, Anggota DPRD Berau Ini Ingatkan Warga Aktif Laporkan Pendatang
Menurutnya, Berau memiliki potensi besar di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, yang selama ini hanya dijual dalam bentuk crude palm oil (CPO).
Padahal, jika potensi ini dikelola dengan pendekatan hilirisasi, dampaknya bisa lebih luas bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun kesempatan kerja.
“Kalau kita melihat, pengangguran di Berau masih tinggi. Begitu juga dengan kemiskinan. Nah, sektor sawit ini bisa menjadi jawaban, asalkan tidak hanya dijual mentah," ungkapnya.
Pemerintah daerah, kata dia, bisa melirik kerja sama dengan investor pabrik minyak goreng.
Disarankan, langkah tersebut bisa dilakukan dengan melibatkan perusahaan daerah (perusda), yang dinilai punya posisi strategis sebagai mitra kerja sama.
Ia mencontohkan, perusda bisa menyiapkan lahan dan infrastruktur pendukung, sementara investor menyediakan modal dan teknologi.
Baca Juga: Cabuli Anak Didiknya, Pelatih Taekwondo di Nunukan Divonis 19 Tahun Penjara
Dari kerja sama ini, tidak hanya lapangan pekerjaan yang terbuka, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Berau.
“Selama ini kan (kelapa sawit) muaranya selalu di CPO saja. Padahal kita punya potensi lebih. Perusda bisa menjadi penghubung," katanya.
"Kalau berhasil, kita dapat tambahan PAD, masyarakat juga dapat manfaat langsung. Tapi tentu saja perlu dikaji lebih dalam, dari sisi manfaat dan keberlanjutannya,” sambungnya.
Pun ide tersebut sejalan dengan visi misi Pemkab Berau saat ini, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.
Bahkan menurutnya, hal ini juga relevan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang mendorong industri dan hilirisasi sumber daya alam.
Ia menilai, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya, sektor hilirisasi sawit belum banyak disentuh. Karena itu, ia berharap isu ini bisa menjadi perhatian lebih di periode sekarang.
"Yang kami lihat dari RPJMD sebelumnya, belum ada realisasi dari hilirisasi ini di Berau. Padahal kalau benar-benar dilaksanakan, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Politikus perempuan asal dapil Berau, Kutai Timur, dan Bontang ini juga menyebut pentingnya perencanaan yang matang sebelum memulai kerja sama investasi.
Baca Juga: Kecamatan Muara Badak Genjot Hilirisasi Rumput Laut, Warga Didorong Jadi Pelaku Industri
Ia menyarankan agar pemda melakukan kajian menyeluruh terhadap prospek industri hilir sawit di Berau, termasuk aspek lingkungan, tenaga kerja, hingga pasarnya.
Dengan pendekatan yang tepat, ia yakin hilirisasi sawit tidak hanya akan mendongkrak pendapatan daerah, tapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat Berau.
“Tentunya perlu ditangani dan perlu dikaji lebih dalam manfaatnya seperti apa, harus bisa mengkaji bagaimana prospek kelapa sawit ini ke depannya,” pesannya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Lita Handini, mengakui tengah fokus melakukan penataan tata kelola kelapa sawit sebagai langkah awal menuju penguatan hilirisasi industri sawit di daerah.
Apalagi saat ini tren nasional tengah diarahkan untuk memaksimalkan pengolahan produk turunan sawit di dalam negeri.
“Kuota dalam negeri lebih banyak untuk produk turunan. Jadi, harapannya ke depan tidak perlu lagi impor minyak goreng,” ujarnya.
Pihaknya akan berupaya menarik investasi yang dapat mendorong tumbuhnya industri pengolahan sawit menjadi produk jadi, seperti minyak goreng di wilayah Berau.
Baca Juga: BIG Mall Samarinda Dua Kali Dilanda Kebakaran, Pakar K3 Unmul Minta Sistem Keselamatan Gedung Diperbaiki
“Nanti kita coba upayakan dengan mengundang investor supaya hilirisasi bisa berjalan,” tambahnya.
Upaya hilirisasi ini sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa 70 persen hasil CPO yang diproduksi di Berau harus diolah di dalam daerah.
“Perda itu mewajibkan 70 persen CPO dikelola di Berau. Ini sinergi yang harus kita dorong,” jelas Lita.
Semua hasil produksinya selama ini dikirim ke luar daerah, tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut di wilayah sendiri.
Penerapan Perda secara konsisten diharapkan mampu membuka jalan bagi tumbuhnya industri hilir di sektor ini. (aja/far)
