“Kondisi ini memang menantang, tapi kita berupaya agar hak-hak ABK bisa tetap terpenuhi,” katanya.
Selain mengandalkan program pemerintah, ia juga mendorong peran Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus (FP-ABK) Kabupaten Berau.
Organisasi ini dinilai memiliki posisi strategis untuk menjalankan program terpadu, mulai dari pembinaan, pendampingan, hingga pemberdayaan. Ia berharap forum tersebut mampu menjangkau ABK, baik di perkotaan maupun kampung.
Baca Juga: Pemkab Berau Dorong Stabilitas Harga dan Kemandirian Daerah lewat Gerakan Pangan Murah
Dorongan untuk memperkuat kolaborasi juga disampaikan kepada masyarakat luas. Ia menekankan perlunya sinergi dengan pemerintah daerah, pilar sosial, pekerja sosial, hingga relawan.
Partisipasi dari berbagai elemen diharapkan bisa memperkuat rasa kesetiakawanan sosial dan membantu mengatasi masalah yang masih dihadapi keluarga ABK.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan ruang setara bagi anak berkebutuhan khusus di Berau. Dengan pembinaan dan dukungan berkelanjutan, mereka bisa berkembang sesuai potensinya, sementara keluarganya merasa lebih kuat dalam mendampingi,” tuturnya.
Pemkab sendiri ingin memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus tidak tertinggal dalam hal pendidikan, keterampilan, maupun hak-hak dasar lainnya.
Harapannya, keberpihakan ini dapat mendorong terciptanya kesetaraan sekaligus kemajuan yang lebih inklusif bagi seluruh ABK di Kabupaten Berau. (adv)
